Kontraktor OAP segel 12 kantor OPD Pemprov Papua Barat

 

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Papua Barat, Yance Kambu di Manokwari, mengatakan aksi protes berujung penyegelan 12 kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus mendapat perhatian Gubernur Dominggus Mandacan.

 

"Aksi hari ini bukan menentang kebijakan pemerintah, tapi kami ingin menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat bahwa ada perangkat daerah yang tidak konsisten melaksanakan instruksi Gubernur," kata Yance Kambu.

 

Dia mengatakan bahwa dari 48 OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat, baru 12 yang menyerahkan 142 paket pekerjaan ke Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai instansi teknis sesuai instruksi Gubernur.

 

"Instruksi Gubernur Papua Barat dalam menindak lanjuti Perpres 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pimpinan OPD di provinsi ini," kata Yance Kambu.

 

Selanjutnya Alex Wonggor Ketua Himpunan Pengusaha Muda Arfak, mengatakan bahwa aksi penyegelan 12 kantor OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat menggunakan bambu adat sebagai bentuk desakan secara kultur suku Arfak agar 12 OPD terkait segera merealisasikan paket pekerjaan PL.

 

"Bambu adat yang kami pakai segel 12 kantor OPD tidak boleh dibuka sampai ada jawaban pasti dari 12 pimpinan OPD terkait," tutur Alex Wonggor.

 

Alex Wonggor mengatakan Gubernur Papua Barat harus konsisten terhadap instruksi yang sudah dikeluarkan kepada 48 OPD, agar paket pekerjaan [khusus] Penunjukan Langsung (PL) bagi kontraktor Orang Asli Papua diproses melalui satu pintu pada Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

 

"Instruksi Gubernur sudah jelas, bahwa paket PL untuk kontraktor Papua melalui satu pintu di ULP biro Perlengkapan," kata Wonggor lagi.