Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Kepolisian Daerah Papua Barat mengantisipasi praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Hari Raya Idul Fitrhi tahun 2018.
Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Papua Barat, Kombes Pol Budi Santosa di Manokwari, Minggu, mengatakan, BBM merupakan komuditas nonpangan yang sangat strategis. Dari sejumlah kasus yang pernah ditangani, pelaku bisnis ilegal BBM dapat meraup keuntungan cukup besar.
"Yang mereka timbun ini rata-rata BBM bersubsidi yang mereka beli melalui SPBU lalu dijual dengan harga diluar subsidi. Untungnya lumayan," kata Budi.
Ia mengutarakan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan program luar biasa yakni BBM satu harga untuk menekan kesenjangan terutama di wilayah Papua. Pihaknya tak ingin pragram tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum nakal untuk meraup keuntungan pribadi.
Menurutnya, sanksi bagi penyalur ilegal BBM sudah cukup berat berupa kurungan badan selama 5 tahun hingga denda mencapai miliaran rupiah.
Bahkan, lanjut Budi pihaknya menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menjerat pelaku, namun sanksi tersebut belum cukup memberi afek jera terutama bagi pelaku lain yang saat ini masih beroperasi.
Budi mengharap kerja sama PT Pertamina untuk mengawasi kinerja SPBU. Selain pidana, sanksi lain seperti administrasi, penyegelan hingga pencabutan izin operasi SPBU bisa dilakukan untuk mengantisipasi keterlibatan SPBU dalam praktik ilegal tersebut.
"Saya rasa ini akan cukup efektif, para pelaku bisa membeli BBM dengan jumlah tidak wajar karena mereka merasa punya akses di SPBU. Makanya di SPBU pun harus diperketat untuk memutus mata rantai praktik seperti ini," ujarnya lagi.
Ditreskrimsus Polda Papua Barat juga akan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperoleh data valid tentang kouta BBM yang disalurkan ke seluruh daerah, termasuk di pedalaman.
"Seperti di Teluk Wondama, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Disanakan sudah ada APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). Kami perlu tahu berapa kuota bagi setiap APMS dan bagaimana penyaluranya bagi masyarakat," sebutnya.
Tim akan diturunkan untuk memantau penyaluran BBM di seluruh wilayah. Pihaknya berharap tidak ada kelangkaan BBM menjelang Idhul Futrhi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Papua Barat, Kombes Pol Budi Santosa di Manokwari, Minggu, mengatakan, BBM merupakan komuditas nonpangan yang sangat strategis. Dari sejumlah kasus yang pernah ditangani, pelaku bisnis ilegal BBM dapat meraup keuntungan cukup besar.
"Yang mereka timbun ini rata-rata BBM bersubsidi yang mereka beli melalui SPBU lalu dijual dengan harga diluar subsidi. Untungnya lumayan," kata Budi.
Ia mengutarakan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan program luar biasa yakni BBM satu harga untuk menekan kesenjangan terutama di wilayah Papua. Pihaknya tak ingin pragram tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum nakal untuk meraup keuntungan pribadi.
Menurutnya, sanksi bagi penyalur ilegal BBM sudah cukup berat berupa kurungan badan selama 5 tahun hingga denda mencapai miliaran rupiah.
Bahkan, lanjut Budi pihaknya menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menjerat pelaku, namun sanksi tersebut belum cukup memberi afek jera terutama bagi pelaku lain yang saat ini masih beroperasi.
Budi mengharap kerja sama PT Pertamina untuk mengawasi kinerja SPBU. Selain pidana, sanksi lain seperti administrasi, penyegelan hingga pencabutan izin operasi SPBU bisa dilakukan untuk mengantisipasi keterlibatan SPBU dalam praktik ilegal tersebut.
"Saya rasa ini akan cukup efektif, para pelaku bisa membeli BBM dengan jumlah tidak wajar karena mereka merasa punya akses di SPBU. Makanya di SPBU pun harus diperketat untuk memutus mata rantai praktik seperti ini," ujarnya lagi.
Ditreskrimsus Polda Papua Barat juga akan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperoleh data valid tentang kouta BBM yang disalurkan ke seluruh daerah, termasuk di pedalaman.
"Seperti di Teluk Wondama, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Disanakan sudah ada APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). Kami perlu tahu berapa kuota bagi setiap APMS dan bagaimana penyaluranya bagi masyarakat," sebutnya.
Tim akan diturunkan untuk memantau penyaluran BBM di seluruh wilayah. Pihaknya berharap tidak ada kelangkaan BBM menjelang Idhul Futrhi.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018