Wasior, (Antaranews Papua Barat) - Bupati Teluk Wondama, Papua Barat Bernadus Imburi, Senin menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun 2017 dalam rapat paripurna DPRD.
Di hadapan anggota dewan, Bupati memaparkan pendapatan daerah tahun anggaran 2017 dari yang ditargetkan sebesar Rp826 miliar lebih terealisasi Rp761 miliar lebih atau 92,23 persen.
Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan Rp58 miliar lebih namun yang tercapai Rp7 miliar lebih atau sebesar 12,86 persen. Dana transfer dialokasikan Rp687 miliar lebih yang terealisasi Rp764 miliar lebih atau sebesar 98,21 persen.
Lain-lain pendapatan yang sah dari yang ditetapkan Rp80 miliar lebih terealisasi Rp79 miliar atau sebesar 98,74 persen.
Sementara belanja daerah yang ditetapkan Rp760 miliar lebih terealisasi Rp653 miliar lebih atau mencapai 85,92 persen. Terdiri dari belanja langsung untuk urusan wajib Rp331 miliar terealisasi Rp269 miliar atau sebesar 81,37 persen.
Belanja langsung untuk urusan pilihan Rp53 miliar lebih terealisasi 40 miliar lebih atau sebesar 74,71 persen. Belanja langsung untuk penunjang urusan pemerintahan Rp157 miliar terealisasi Rp 134 miliar atau sebesar 85,37 persen.
"Urusan pemerintahan umum dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp7.379.790.000 terealisasi dan terealisasi sebesar Rp7.107.529.000 atau 96,31 persen,"kata Bupati.
Ketua DPRD Kuro Matani selaku pimpinan rapat mengatakan, penyampaian LKPj kepala daerah kepada DPRD merupakan bagian dari tugas pengawasan dewan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
"Penyampaian LKPj Kepala Daerah selanjutnya akan dibahas dan mendapatkan rekomendasi yang merupakan keputusan DRPRD,"ujar Kuro. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Di hadapan anggota dewan, Bupati memaparkan pendapatan daerah tahun anggaran 2017 dari yang ditargetkan sebesar Rp826 miliar lebih terealisasi Rp761 miliar lebih atau 92,23 persen.
Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan Rp58 miliar lebih namun yang tercapai Rp7 miliar lebih atau sebesar 12,86 persen. Dana transfer dialokasikan Rp687 miliar lebih yang terealisasi Rp764 miliar lebih atau sebesar 98,21 persen.
Lain-lain pendapatan yang sah dari yang ditetapkan Rp80 miliar lebih terealisasi Rp79 miliar atau sebesar 98,74 persen.
Sementara belanja daerah yang ditetapkan Rp760 miliar lebih terealisasi Rp653 miliar lebih atau mencapai 85,92 persen. Terdiri dari belanja langsung untuk urusan wajib Rp331 miliar terealisasi Rp269 miliar atau sebesar 81,37 persen.
Belanja langsung untuk urusan pilihan Rp53 miliar lebih terealisasi 40 miliar lebih atau sebesar 74,71 persen. Belanja langsung untuk penunjang urusan pemerintahan Rp157 miliar terealisasi Rp 134 miliar atau sebesar 85,37 persen.
"Urusan pemerintahan umum dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp7.379.790.000 terealisasi dan terealisasi sebesar Rp7.107.529.000 atau 96,31 persen,"kata Bupati.
Ketua DPRD Kuro Matani selaku pimpinan rapat mengatakan, penyampaian LKPj kepala daerah kepada DPRD merupakan bagian dari tugas pengawasan dewan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
"Penyampaian LKPj Kepala Daerah selanjutnya akan dibahas dan mendapatkan rekomendasi yang merupakan keputusan DRPRD,"ujar Kuro. (*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018