Wasior, (Antaranews Papua Barat)- Besaran Dana Desa untuk Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat tahun 2018 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Hendrik Rico Tetelepta, Di Wasior, Senin, mengatakan dari Rp.60,9 miliar dana desa yang diterima Kabupaten Teluk Wondama pada 2017, berkurang menjadi Rp.60,8 miliar pada tahun ini.
"Dana Desa tahun ini masih sama seperti tahun lalu yaitu pada kisaran 60 miliar lebih. Namun yang berbeda, tahun ini pencairannya dalam tiga tahap bukan lagi dua tahap seperti tahun lalu,"kata dia.
Selain Dana Desa yang bersumber dari APBN, setiap desa/kampung di Kabupaten Teluk Wondama juga mendapat kucuran dana dari APBD lewat alokasi dana kampung (ADK). Tahun ini besaran ADK masih sama seperti tahun 2017 yakni Rp.45 miliar.
Dengan demikian dari 75 Kampung di daerah ini, rata-rata menerima dana sekitar Rp 1,4 miliar perkampung pertahun.
Tetelepta berharap anggaran yang cukup besar itu mampu dimanfaatkan secara baik sehingga bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
"Kita harapkan mulai tahun 2019 penetapan APBK (anggaran pendapatan dan belanja kampung) dilakukan pada bulan Oktober atau November sebelum APBD kabupaten disahkan supaya antara yang direncanakan di kampung dengan yang direncanakan di Kabupaten itu bisa sinkron. Tidak terjadi tumpang tindih program," sebutnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Hendrik Rico Tetelepta, Di Wasior, Senin, mengatakan dari Rp.60,9 miliar dana desa yang diterima Kabupaten Teluk Wondama pada 2017, berkurang menjadi Rp.60,8 miliar pada tahun ini.
"Dana Desa tahun ini masih sama seperti tahun lalu yaitu pada kisaran 60 miliar lebih. Namun yang berbeda, tahun ini pencairannya dalam tiga tahap bukan lagi dua tahap seperti tahun lalu,"kata dia.
Selain Dana Desa yang bersumber dari APBN, setiap desa/kampung di Kabupaten Teluk Wondama juga mendapat kucuran dana dari APBD lewat alokasi dana kampung (ADK). Tahun ini besaran ADK masih sama seperti tahun 2017 yakni Rp.45 miliar.
Dengan demikian dari 75 Kampung di daerah ini, rata-rata menerima dana sekitar Rp 1,4 miliar perkampung pertahun.
Tetelepta berharap anggaran yang cukup besar itu mampu dimanfaatkan secara baik sehingga bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
"Kita harapkan mulai tahun 2019 penetapan APBK (anggaran pendapatan dan belanja kampung) dilakukan pada bulan Oktober atau November sebelum APBD kabupaten disahkan supaya antara yang direncanakan di kampung dengan yang direncanakan di Kabupaten itu bisa sinkron. Tidak terjadi tumpang tindih program," sebutnya.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018