Manokwari, (Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menggelar konferensi internasional tentang keanekaragaman hayati, ekowisata dan ekonomi kreatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut.

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua Barat, Charley Heatubun di Manokwari, Minggu, mengatakan, kegiatan tersebut akan melibatkan sejumlah negara, lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal mupun internasional.

"Konferensi internasional akan kita laksanakan pada 7 hingga 10 Oktober tahun ini di Papua Barat," kata dia.

Ia menjelaskan, kegiatan ini untuk menunjukan kepada pemerintah pusat dan mancanegara tentang keseriuan pemerintah Papua Barat dalam menerapkan program provinsi konservasi.

Saat ini, pihaknya sedang berkoordinasi dengan koalisi LSM lokal, WWF, Conservation Internasional, Asia Fondation, beberapa LSM lain, termasuk dengan kantor Kedutaan Norwegia dan Inggris selaku negara pendonor dalam rangka persiapan menuju pelaksanaan kegiatan tersebut. 

"Ada target yang ingin kita dapatkan, yakni merefisi rencana tata ruang dan wilayah agar dapat menggambarkan Papua Barat sebagai provinsi konservasi," sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga menargetkan adanya tanam nasional atau wilayah pelestarian baru di Papua Barat serta terciptanya skema intensif transfer fiskal atau dana transfer sebagai insentif bagi upaya pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di Papua Barat.

Charley menginginkan adanya perubahan paradigma terutama pemerintah pusat, bahwa upaya pelestarian hutan tropis baik di Papua maupun Papua Barat merupakan bagian dari modal pembangunan.

Dengan demikian, sebutnya, luasan hutan yang masih perawan dan terjaga secara baik di dua provinsi tersebut harus dimasukan menjadi salah satu indikator dalam perhitungan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

"Ini merupakan insentif fiskal yang diberikan pusat ke daerah untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan, karena kita tahu bahwa sustainable development gools itu sudah diratifikasi dan menjadi komitmen seluruh negara-negara di dunia," katanya lagi.

Hasil konferensi ini, lanjut Charley, akan disampaikan gubernur kepada pemerintah pusat serta dipresentasikan pada pertemuan IMF atau Dana Moneter Internasional pada tanggal 12 dan 13 Oktober di Bali," pungkasnya.(*)

Pewarta: Toyiban

Editor : Key Tokan A


COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018