Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat berharap pemerintah daerah di provinsi tersebut mempercepat eksekusi anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Donny H Heatubun di Manokwari, Senin, mengutarakan, APBD memiliki peran cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Kegiatan apapun yang dilaksanakan Pemprov Papua Barat serta kabupaten/kota melalui APBD bermanfaat bagi aktivitas perekonomian.
"Kami berharap realisasi anggaran Pemda lebih cepat, sehingga pada triwulan satu pertumbuhan ekonominya sudah bisa kelihatan. Dampak APBD terhadap roda ekonomi sangat besar," ucap Donny.
Ia menyebutkan, secara nasional Bank Indonesia sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada kisaran 5,1 hingga 5,4 persen. Khusus untuk Papua Barat pihaknya belum menetapkan target, namun ia optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini jauh lebih tinggi dibanding 2019.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Papua Barat dengan minyak dan gas bumi tahun 2019 tumbuh 2,66 persen melambat dibanding tahun 2018 sebesar 6,25 persen. Sedangkan tanpa minyak dan gas bumi ekonomi Papua Barat Tahun 2019 tumbuh 6,13 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 11,51 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen impor luar negeri sebesar 19,43 persen.
"Untuk Papua Barat untuk tahun kami optimis bisa jauh lebih tinggi dari 2019. Kilang BP Tangguh sudah berproduksi secara full dari triwulan IV 2019 sudah kelihatan cukup tinggi," lanjut Heatubun.
APBD, ujar Donny, punya peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di luar sektor Migas. Jasa konstruksi, perdagangan dan beberapa komponen lain sangat bergantung pada realisasi anggaran daerah.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan saat ini sedang berupaya menggenjot kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengelolaan anggaran.
Pada Jumat pekan lalu, gubernur bersama wakil mengumpulkan seluruh pimpinan OPD. Rapat terbatas itu dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun 2019 serta progres yang harus dicapai pada 2020.
Dominggus tak ingin ada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Pemprov Papua Barat tahun ini. Lelang proyek dan tandatangan kontrak kerja harus tuntas secepatnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Donny H Heatubun di Manokwari, Senin, mengutarakan, APBD memiliki peran cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Kegiatan apapun yang dilaksanakan Pemprov Papua Barat serta kabupaten/kota melalui APBD bermanfaat bagi aktivitas perekonomian.
"Kami berharap realisasi anggaran Pemda lebih cepat, sehingga pada triwulan satu pertumbuhan ekonominya sudah bisa kelihatan. Dampak APBD terhadap roda ekonomi sangat besar," ucap Donny.
Ia menyebutkan, secara nasional Bank Indonesia sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada kisaran 5,1 hingga 5,4 persen. Khusus untuk Papua Barat pihaknya belum menetapkan target, namun ia optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini jauh lebih tinggi dibanding 2019.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Papua Barat dengan minyak dan gas bumi tahun 2019 tumbuh 2,66 persen melambat dibanding tahun 2018 sebesar 6,25 persen. Sedangkan tanpa minyak dan gas bumi ekonomi Papua Barat Tahun 2019 tumbuh 6,13 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 11,51 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen impor luar negeri sebesar 19,43 persen.
"Untuk Papua Barat untuk tahun kami optimis bisa jauh lebih tinggi dari 2019. Kilang BP Tangguh sudah berproduksi secara full dari triwulan IV 2019 sudah kelihatan cukup tinggi," lanjut Heatubun.
APBD, ujar Donny, punya peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di luar sektor Migas. Jasa konstruksi, perdagangan dan beberapa komponen lain sangat bergantung pada realisasi anggaran daerah.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan saat ini sedang berupaya menggenjot kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengelolaan anggaran.
Pada Jumat pekan lalu, gubernur bersama wakil mengumpulkan seluruh pimpinan OPD. Rapat terbatas itu dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun 2019 serta progres yang harus dicapai pada 2020.
Dominggus tak ingin ada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Pemprov Papua Barat tahun ini. Lelang proyek dan tandatangan kontrak kerja harus tuntas secepatnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020