Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, meminta pemerintah kabupaten fokus melakukan penataan sungai untuk mencegah bencana banjir.
Pendangkalan sungai akibat penumpukan sedimen diyakini menjadi salah satu penyebab banjir yang telah berulang kali terjadi di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat khususnya di Kota Wasior dan sekitarnya.
"Secara rutin pengerukan harus dilakukan untuk mencegah pendangkalan. Sungai kita dangkal karena tumpukan material, ini yang selama ini memicu meluapnya sungai," ucap anggota Komisi C DPRD Teluk Wondama, Munawar Jamalu di Wasior, Minggu.
Ia juga menyarankan Pemkab membeli alat berat agar tak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menyewa dari pihak swasta.
“Membangun talud itu hanya sementara untuk antisipasi banjir. Menurut saya itu bukan solusi. Yang utama adalah pengerukan kali terutama di bawah-bawah jembatan," kata dia.
Anggota Komisi C lainnya Edi Aristoteles Renmaur berpandangan, selain pengerukan dan pembangunan talud pengaman, hal yang tak kalah penting adalah penanaman pohon pengendali banjir di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).
“Pengendalian secara alami dengan menanam pohon yang berakar serabut seperti bambu itu juga perlu dilakukan supaya bisa menahan material bawaan banjir, yang lewat hanya air saja. Itu perlu dilakukan dengan koordinasi dengan (dinas) lingkungan hidup,“ ucap Edi Renmaur politisi Partai Hanura.
Remran Sinadia selaku ketua Komisi C menambahkan, penataan DAS harus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan semua instansi terkait serta peran serta masyarakat.
“Selain membuat tanggul, pengerukan juga membangun jembatan yang lebih tinggi tetapi yang penting juga itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Jangan setiap ada bencana baru dilakukan sesudah itu stop. Jadi memang perlu kita punya alat berat sendiri supaya bisa setiap waktu bisa dilakukan. Saya kira tidak apa-apa kalau kita beli eksavator supaya tidak sewa ke swasta lagi,“ ucap Remran.
Sekretaris BPBD Yance Pesurnai menjelaskan, pihaknya telah menjadikan normalisasi sungai sebagai kegiatan prioritas dalam tahapan rehabilitasi rekonstruksi pasca banjir yang menerjang Kota Wasor akibat meluapnya Kali Anggris 23 Desember 2019 lalu.
Hanya saja pihaknya masih menunggu turunnya anggaran dari BNPB sebagaimana proposal yang telah diajukan Pemkab ke pemerintah pusat.
“Jadi kami sepakat bahwa pengerukan kali harus dilakukan secara rutin juga perlu ada reboisasi di DAS. Tetapi memang pengerukan sungai itu selama ini kami terkendala fasilitas terutama alat berat sehingga kami pun menginginkan sebaiknya Pemda memiliki alat berat sendiri karena di sini curah hujannya cukup tinggi sehingga material turun setiap kali hujan lebat,“ ucap Yance.*
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Pendangkalan sungai akibat penumpukan sedimen diyakini menjadi salah satu penyebab banjir yang telah berulang kali terjadi di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat khususnya di Kota Wasior dan sekitarnya.
"Secara rutin pengerukan harus dilakukan untuk mencegah pendangkalan. Sungai kita dangkal karena tumpukan material, ini yang selama ini memicu meluapnya sungai," ucap anggota Komisi C DPRD Teluk Wondama, Munawar Jamalu di Wasior, Minggu.
Ia juga menyarankan Pemkab membeli alat berat agar tak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menyewa dari pihak swasta.
“Membangun talud itu hanya sementara untuk antisipasi banjir. Menurut saya itu bukan solusi. Yang utama adalah pengerukan kali terutama di bawah-bawah jembatan," kata dia.
Anggota Komisi C lainnya Edi Aristoteles Renmaur berpandangan, selain pengerukan dan pembangunan talud pengaman, hal yang tak kalah penting adalah penanaman pohon pengendali banjir di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).
“Pengendalian secara alami dengan menanam pohon yang berakar serabut seperti bambu itu juga perlu dilakukan supaya bisa menahan material bawaan banjir, yang lewat hanya air saja. Itu perlu dilakukan dengan koordinasi dengan (dinas) lingkungan hidup,“ ucap Edi Renmaur politisi Partai Hanura.
Remran Sinadia selaku ketua Komisi C menambahkan, penataan DAS harus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan semua instansi terkait serta peran serta masyarakat.
“Selain membuat tanggul, pengerukan juga membangun jembatan yang lebih tinggi tetapi yang penting juga itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Jangan setiap ada bencana baru dilakukan sesudah itu stop. Jadi memang perlu kita punya alat berat sendiri supaya bisa setiap waktu bisa dilakukan. Saya kira tidak apa-apa kalau kita beli eksavator supaya tidak sewa ke swasta lagi,“ ucap Remran.
Sekretaris BPBD Yance Pesurnai menjelaskan, pihaknya telah menjadikan normalisasi sungai sebagai kegiatan prioritas dalam tahapan rehabilitasi rekonstruksi pasca banjir yang menerjang Kota Wasor akibat meluapnya Kali Anggris 23 Desember 2019 lalu.
Hanya saja pihaknya masih menunggu turunnya anggaran dari BNPB sebagaimana proposal yang telah diajukan Pemkab ke pemerintah pusat.
“Jadi kami sepakat bahwa pengerukan kali harus dilakukan secara rutin juga perlu ada reboisasi di DAS. Tetapi memang pengerukan sungai itu selama ini kami terkendala fasilitas terutama alat berat sehingga kami pun menginginkan sebaiknya Pemda memiliki alat berat sendiri karena di sini curah hujannya cukup tinggi sehingga material turun setiap kali hujan lebat,“ ucap Yance.*
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020