Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah Provinsi Papua Barat lebih serius dalam menerapkan kebijakan e-goverment atau sistem elektronik dalam layanan pemerintahan.
Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK Wilayah Papua dan Papua Barat, Maruli Tua saat dihubungi dari Manokwari, Senin, menyatakan Pemprov Papua Barat semestinya menjadi contoh bagi kabupaten/kota dalam penerapan e-goverment.
"Penerapan e-planning, e-badgeting hingga e-procurement seharusnya sudah tidak menjadi masalah bagi Pemprov Papua Barat. Ini harus menjadi perhatian serius bapak gubernur," kata dia.
Dari laporan kepala Bappeda Papua Barat, ujarnya, sistem e-planning saat ini sudah terbangun meskipun belum 100 persen. Selanjutnya, ia berharap hal itu segera dintegrasikan dengan e-budgeting hingga e-procurement.
"Kalau belum terintegrasi, berarti agak main-main namanya, artinya pemerintah Provinsi Papua Barat belum serius, masih setengah-setengah dalam melaksanakan kebijakan e-government," ujarnya lagi.
Keterbatasan masalah jaringan internet menurutnya tidak patut menjadi alasan Pemda, mengingat infrastruktur telekomunikasi di wilayah Manokwari sudah cukup bagus.
"Kecuali kalau di Anggi-Pegunungan Arfak, atau Fef di Kabupaten Tambrauw itu baru masuk akal. Di Manokwari, apalagi di wilayah kota jaringan internet sudah bagus. Sekarang tinggal komitmen daerah, serius atau tidak melaksanakan kebijakan ini," katanya.
Marully mengutarakan, e-government bukanlah hal yang istimewa atau sulit dilakukan. Untuk itu, Pemprov Papua Barat seharusnya tidak mengalami kendala.
"Ini hal yang biasa-biasa saja sebetulnya, kalau serius, untuk mengintegrasikan e-planning,e-budgeting dan e-procurement seharusnya tidak susah," kata dia lagi.
Pemerintah Provinsi Papua Barat mengupayakan mulai tahun 2020 sudah bisa 100 persen dalam menerapkan kebijakan e-government.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi pada kesempatan sebelumnya mengatakan seluruh pemerintah daerah dituntut melaksanakan sistem elektronik dalam menjalankan pemerintahan. Dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan.
Pihaknya sadar, KPK terus memantau Pemprov Papua Barat dalam penerapan sistem elektronik ini.
Ia mengutarakan, untuk penerapan sistem elektronik di Papua Barat masih mengalami kendala masalah jaringan internet. Meskipun demikian, ia menekankan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memulai.
Ia juga menekankan, mulai tahun depan seluruh OPD harus serentak melaksanakan e-planning dan e-budgeting. Apapun yang terjadi kebijakan e-government harus dimulai.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK Wilayah Papua dan Papua Barat, Maruli Tua saat dihubungi dari Manokwari, Senin, menyatakan Pemprov Papua Barat semestinya menjadi contoh bagi kabupaten/kota dalam penerapan e-goverment.
"Penerapan e-planning, e-badgeting hingga e-procurement seharusnya sudah tidak menjadi masalah bagi Pemprov Papua Barat. Ini harus menjadi perhatian serius bapak gubernur," kata dia.
Dari laporan kepala Bappeda Papua Barat, ujarnya, sistem e-planning saat ini sudah terbangun meskipun belum 100 persen. Selanjutnya, ia berharap hal itu segera dintegrasikan dengan e-budgeting hingga e-procurement.
"Kalau belum terintegrasi, berarti agak main-main namanya, artinya pemerintah Provinsi Papua Barat belum serius, masih setengah-setengah dalam melaksanakan kebijakan e-government," ujarnya lagi.
Keterbatasan masalah jaringan internet menurutnya tidak patut menjadi alasan Pemda, mengingat infrastruktur telekomunikasi di wilayah Manokwari sudah cukup bagus.
"Kecuali kalau di Anggi-Pegunungan Arfak, atau Fef di Kabupaten Tambrauw itu baru masuk akal. Di Manokwari, apalagi di wilayah kota jaringan internet sudah bagus. Sekarang tinggal komitmen daerah, serius atau tidak melaksanakan kebijakan ini," katanya.
Marully mengutarakan, e-government bukanlah hal yang istimewa atau sulit dilakukan. Untuk itu, Pemprov Papua Barat seharusnya tidak mengalami kendala.
"Ini hal yang biasa-biasa saja sebetulnya, kalau serius, untuk mengintegrasikan e-planning,e-budgeting dan e-procurement seharusnya tidak susah," kata dia lagi.
Pemerintah Provinsi Papua Barat mengupayakan mulai tahun 2020 sudah bisa 100 persen dalam menerapkan kebijakan e-government.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi pada kesempatan sebelumnya mengatakan seluruh pemerintah daerah dituntut melaksanakan sistem elektronik dalam menjalankan pemerintahan. Dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan.
Pihaknya sadar, KPK terus memantau Pemprov Papua Barat dalam penerapan sistem elektronik ini.
Ia mengutarakan, untuk penerapan sistem elektronik di Papua Barat masih mengalami kendala masalah jaringan internet. Meskipun demikian, ia menekankan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memulai.
Ia juga menekankan, mulai tahun depan seluruh OPD harus serentak melaksanakan e-planning dan e-budgeting. Apapun yang terjadi kebijakan e-government harus dimulai.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019