Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama kabupaten/kota menggelar rapat kerja Forum Daerah khusus (Fordasus) membahas optimalisasi pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) yang dikucurkan pemerintah pusat di daerah tersebut.
Gubernur Papua Barat, Domiggus Mandacan pada kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Teluk Wondama, Senin itu mengatakan, sejak 2008 hingga 2019 dana Otsus yang diterima Papua Barat sudah lebih dari Rp20 triliun dan dana infrastruktur otsus dari 2008 hingga 2018 sebesar Rp8 triliun.
"Ada yang bilang Otsus ini gagal. sekarang kita tanya gagalnya dimana," katanya pada kegiatan yang dihadiri sejumlah bupati tersebut.
Di Papua Barat, kata dia, selain pendidikan dana Otonomi khusus telah dimanfaatkan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk infrastruktur serta program pemberdayaan pada berbagai bidang.
"Untuk kesehatan kita gunakan dana otsus di antaranya untuk memberikan jaminan agar masyarakat Papua bisa mendapat pelayanan kesehatan secara gratis melalui BPJS," katanya.
Program tersebut dilaksanakan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Sejauh ini, 96 persen masyarakat asli Papua di provinsi ini sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dlibiayai melalui dana Otsus.
"Untuk bidang pendidikan kita juga biayai adik-adik yang ambil kuliah di luar negeri. Belum juga program lain, baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat," katanya.
Melalui dana Otsus, sebut Mandacan, Pemprov bersama seluruh kabupaten/kota pun sedang mencetak calon dokter dari kalangan anak-anak Papua yang kini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Papua di Sorong.
"Kita juga mengalokasikan sebagian dana Otsus untuk program pemberdayaan keagamaan. Jadi banyak yang kita lakukan melalui dana Otsus," kata dia.
Gubernur Papua Barat berharap, dalam sisa waktu dua tahun penggelontoran dana Otsus dari pusat, pemanfaatanya lebih dioptimalkan. Ia menginginkan, seluruh program dilaksanakan merata dan tepat sasaran
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Gubernur Papua Barat, Domiggus Mandacan pada kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Teluk Wondama, Senin itu mengatakan, sejak 2008 hingga 2019 dana Otsus yang diterima Papua Barat sudah lebih dari Rp20 triliun dan dana infrastruktur otsus dari 2008 hingga 2018 sebesar Rp8 triliun.
"Ada yang bilang Otsus ini gagal. sekarang kita tanya gagalnya dimana," katanya pada kegiatan yang dihadiri sejumlah bupati tersebut.
Di Papua Barat, kata dia, selain pendidikan dana Otonomi khusus telah dimanfaatkan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk infrastruktur serta program pemberdayaan pada berbagai bidang.
"Untuk kesehatan kita gunakan dana otsus di antaranya untuk memberikan jaminan agar masyarakat Papua bisa mendapat pelayanan kesehatan secara gratis melalui BPJS," katanya.
Program tersebut dilaksanakan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Sejauh ini, 96 persen masyarakat asli Papua di provinsi ini sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dlibiayai melalui dana Otsus.
"Untuk bidang pendidikan kita juga biayai adik-adik yang ambil kuliah di luar negeri. Belum juga program lain, baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat," katanya.
Melalui dana Otsus, sebut Mandacan, Pemprov bersama seluruh kabupaten/kota pun sedang mencetak calon dokter dari kalangan anak-anak Papua yang kini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Papua di Sorong.
"Kita juga mengalokasikan sebagian dana Otsus untuk program pemberdayaan keagamaan. Jadi banyak yang kita lakukan melalui dana Otsus," kata dia.
Gubernur Papua Barat berharap, dalam sisa waktu dua tahun penggelontoran dana Otsus dari pusat, pemanfaatanya lebih dioptimalkan. Ia menginginkan, seluruh program dilaksanakan merata dan tepat sasaran
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019