Manokwari, (Antaranews Papua Barat)-Proses seleksi pejabat tinggi pratama atau eselon II di jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera dibuka.
"Tim seleksi sudah terbentuk, pada akhir Januari 2018 mereka mulai bekerja melaksanakan seleksi tahap pertama," kata Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Jumat.
Mandacan menyebutkan, agenda pemerintah Papua Barat cukup padat sejak ia resmi menjabat sebagai gubernur. Ia berharap seleksi ini tidak terganggu oleh agenda yang lain, sehingga berjalan lancar.
Dia mengemukakan, seleksi atau lelang jabatan tinggi pratama ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Proses ini akan mengacu pada undang-undang Aparatur Sipil Negara.
"Agenda ini sebetulnya sudah molor. Sesuai UU ASN perubahan struktur sudah bisa dilakukan pada Desember atau enam bulan setelah kami dilantik sebagai kepala daerah," sebutnya lagi.
Menurutnya, keterlambatan ini tidak menjadi soal, mengingat agenda lain juga penting bagi pembangunan daerah. Setelah resmi menjabat sebagai gubernur, lanjutnya, agenda pemerintah provinsi menumpuk.
"Diawal kepemimpinan, kita diberhadapkan dengan proses tender proyek yang harus dilaksanakan. Kita juga harus menyiapkan RPJMD, bukan saja gubernur dan wakil gubernur, tapi semua SKPD ikut sibuk," katanya.
Seraya menunggu waktu yang tepat, gubernur dan wakilnya Mohamad Lakotani pun terus memantau kinerja para pegawai dan pimpinan OPD. Hal itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan Papua Barat ke depan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
"Tim seleksi sudah terbentuk, pada akhir Januari 2018 mereka mulai bekerja melaksanakan seleksi tahap pertama," kata Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Jumat.
Mandacan menyebutkan, agenda pemerintah Papua Barat cukup padat sejak ia resmi menjabat sebagai gubernur. Ia berharap seleksi ini tidak terganggu oleh agenda yang lain, sehingga berjalan lancar.
Dia mengemukakan, seleksi atau lelang jabatan tinggi pratama ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Proses ini akan mengacu pada undang-undang Aparatur Sipil Negara.
"Agenda ini sebetulnya sudah molor. Sesuai UU ASN perubahan struktur sudah bisa dilakukan pada Desember atau enam bulan setelah kami dilantik sebagai kepala daerah," sebutnya lagi.
Menurutnya, keterlambatan ini tidak menjadi soal, mengingat agenda lain juga penting bagi pembangunan daerah. Setelah resmi menjabat sebagai gubernur, lanjutnya, agenda pemerintah provinsi menumpuk.
"Diawal kepemimpinan, kita diberhadapkan dengan proses tender proyek yang harus dilaksanakan. Kita juga harus menyiapkan RPJMD, bukan saja gubernur dan wakil gubernur, tapi semua SKPD ikut sibuk," katanya.
Seraya menunggu waktu yang tepat, gubernur dan wakilnya Mohamad Lakotani pun terus memantau kinerja para pegawai dan pimpinan OPD. Hal itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan Papua Barat ke depan.(*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018