Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat mengkampanyekan QR Code Indonesia Standard (QRIS) untuk mendorong pengembangan ekonomi digital di daerah tersebut.
Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat, Donny Heatubun di Manokwari, Selasa, menjelaskan QRIS merupakan standar nasional QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh BI.
"Ini adalah hasil pengembangan bersama antara Bank Indonesia dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI untuk diigunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia," kata Donny
Menurut dia, QRIS diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran. Selain itu hal itu dilakukan untuk memperluas akseptasi pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien.
Ia menjelaskan, melalui QRIS masyarakat dan merchant semakin dimudahkan karena ada interkoneksi penyelenggaraan satu kode unik (QR Code) untuk melakukan pembayaran dengan baragam instrumen/kanal pembayaran nontunai.
"Pengembangan QRIS ini semangat UNGGUL, yaitu Universal, Gampang, Untung dan Langsung. Universal berarti penggunaan QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri. Gampang berarti masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel. Untung berarti transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran," sebut Donny.
Berikutnya langsung yang berarti transaksi dengan QRIS langsung terjadi karena prosesnya cepat dan seketika untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran.
Lebih lanjut lagi, pada kegiatan yang dihadiri pemerintah daerah, pelaku usaha, pelajar, dan awak media itu Donny mengingatkan bahwa implementasi QRIS secara nasional, termasuk di wilayah Papua Barat, akan diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2020.
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) diberikan masa transisi hingga 31 Desember 2019 dalam mengimplementasikan QRIS secara menyeluruh. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya memastikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh selama masa transisi ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat, Donny Heatubun di Manokwari, Selasa, menjelaskan QRIS merupakan standar nasional QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh BI.
"Ini adalah hasil pengembangan bersama antara Bank Indonesia dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI untuk diigunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia," kata Donny
Menurut dia, QRIS diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran. Selain itu hal itu dilakukan untuk memperluas akseptasi pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien.
Ia menjelaskan, melalui QRIS masyarakat dan merchant semakin dimudahkan karena ada interkoneksi penyelenggaraan satu kode unik (QR Code) untuk melakukan pembayaran dengan baragam instrumen/kanal pembayaran nontunai.
"Pengembangan QRIS ini semangat UNGGUL, yaitu Universal, Gampang, Untung dan Langsung. Universal berarti penggunaan QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri. Gampang berarti masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel. Untung berarti transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran," sebut Donny.
Berikutnya langsung yang berarti transaksi dengan QRIS langsung terjadi karena prosesnya cepat dan seketika untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran.
Lebih lanjut lagi, pada kegiatan yang dihadiri pemerintah daerah, pelaku usaha, pelajar, dan awak media itu Donny mengingatkan bahwa implementasi QRIS secara nasional, termasuk di wilayah Papua Barat, akan diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2020.
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) diberikan masa transisi hingga 31 Desember 2019 dalam mengimplementasikan QRIS secara menyeluruh. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya memastikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh selama masa transisi ini.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019