Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat menyiapkan anggaran secara bertahap untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, di Manokwari, Rabu, menjelaskan pihaknya sudah menggelar pertemuan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat.
Pertemuan yang dilaksanakan di Manokwari tersebut, kata dia, membahas tentang naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) baik untuk penyelenggaraan maupun pengawasan pilkada.
"Tahapan pilkada serentak 2020 sudah dimulai. Maka anggaran harus siap, supaya pelaksanaan pilkada di Pegunungan Arfak berjalan lancar sesuai tahapan dan jadwal yang sudah disusun KPU," kata Yosias.
Sesuai proposal yang diajukan KPU dan Bawaslu, kata dia, pilkada ini membutuhkan anggaran cukup besar. Pemerintah daerah berencana menyiapkan anggaran pada Perubahan APBD 2019 serta APBD induk serta perubahan tahun 2020.
"Kami anggarkan secara bertahap, begitu pula pencairanya nanti. Dananya cukup besar, sementara APBD kita terbatas dan masih banyak kegiatan yang harus kami biayai," katanya lagi.
Mantan anggota DPR Provinsi Papua Barat itu menyebutkan, saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah daerah bersama KPU dan Bawaslu tentang dana hibah yang akan dikucurkan untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
"Dari rangkaian kegiatan dan biaya, kami mencoba lakukan rasionalisasi baik dengan KPU maupun Bawaslu. Mudah-mudahan bisa segera ada titik temu," ujarnya menambahkan.
Menurutnya, dalam bulan ini NPHD untuk KPU dan Bawaslu sudah bisa ditandatangani.
"Yang pasti Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak siap untuk membiayai pemilihan kepala daerah. Saya juga akan berkoordinasi dengan keuangan, kita lihat kas daerah berapa yang bisa kita bantu melalui Perubahan APBD 2019," katanya pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, di Manokwari, Rabu, menjelaskan pihaknya sudah menggelar pertemuan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat.
Pertemuan yang dilaksanakan di Manokwari tersebut, kata dia, membahas tentang naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) baik untuk penyelenggaraan maupun pengawasan pilkada.
"Tahapan pilkada serentak 2020 sudah dimulai. Maka anggaran harus siap, supaya pelaksanaan pilkada di Pegunungan Arfak berjalan lancar sesuai tahapan dan jadwal yang sudah disusun KPU," kata Yosias.
Sesuai proposal yang diajukan KPU dan Bawaslu, kata dia, pilkada ini membutuhkan anggaran cukup besar. Pemerintah daerah berencana menyiapkan anggaran pada Perubahan APBD 2019 serta APBD induk serta perubahan tahun 2020.
"Kami anggarkan secara bertahap, begitu pula pencairanya nanti. Dananya cukup besar, sementara APBD kita terbatas dan masih banyak kegiatan yang harus kami biayai," katanya lagi.
Mantan anggota DPR Provinsi Papua Barat itu menyebutkan, saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah daerah bersama KPU dan Bawaslu tentang dana hibah yang akan dikucurkan untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
"Dari rangkaian kegiatan dan biaya, kami mencoba lakukan rasionalisasi baik dengan KPU maupun Bawaslu. Mudah-mudahan bisa segera ada titik temu," ujarnya menambahkan.
Menurutnya, dalam bulan ini NPHD untuk KPU dan Bawaslu sudah bisa ditandatangani.
"Yang pasti Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak siap untuk membiayai pemilihan kepala daerah. Saya juga akan berkoordinasi dengan keuangan, kita lihat kas daerah berapa yang bisa kita bantu melalui Perubahan APBD 2019," katanya pula.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019