Pemerintah Provinsi Papua Barat menghentikan sementara pengadaan kendaraan dinas operasional seluruh organisasi perangkat daerah maupun pengadaan bagi para pejabat.
"Meskipun ada uang, tetap jangan dulu digunakan untuk pengadaan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kalau ada yang paksakan untuk masuk program kendaraan akan saya coret," kata Sekretaris Daerah Papua Barar, Nataniel Mandacan di Manokwari, Senin.
Ia menyebutkan, Pemprov Papua Barat saat ini sedang fokus melakukan penertiban aset. Penggunaan atau penguasaan aset yang tidak sesuai peruntukan akan ditarik, termasuk kendaraan dinas.
Berdasarkan pendataan sementara yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebut Nataniel, kendaraan dinas Pemprov Papua Barat saat ini mencapai 2.839 unit. Roda dua 1.662 unit dan roda empat sebanyak 1.177 unit.
Tidak seluruh kendaraan milik negara itu dimanfaatkan sesuai perutukan. Selain dikuasai ASN aktif, 309 unit kendaraan dinas Papua Barat masih dikuasai oleh ASN Pensiun dan keluarga dari ASN yang sudah meninggal. Selain itu ada 3 unit dikuasai oleh ASN yang telah diberhentikan.
"Kita tertibkan dulu yang ada, jangan ada kendaraan baru supaya yang lama-lama ini kita atur dulu supaya dimanfaatkan secara tepat," sebutnya lagi.
Nataniel menjelaskan, penertiban aset merupakan salah satu fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah tersebut. Ia mengajak seluruh pejabat di daerah ini mendukung uapaya lembaga tersebut.
"Dalam pertemuan monitoring dan evaluasi minggu lalu, KPK kecewa karena rencana aksi pencegahan korupsi di Papua Barat masih jauh dari harapan. Harus kita akui bahwa kita belum berbuat banyak," sebutnya.
Terkait aset kendaraan dinas, sekda menginginkan kedepan pengelolaanya sesuai aturan, baik roda dua maupun empat. Ia tak mau pengelolaan aset di Papua Barat terus menjadi sorotan KPK.
"Sudah ramai di media massa bahwa KPK kecewa atas realisasi aksi pencegahan korupsi di Papua Barat. Memang kita masih punya banyak kendala, tapi harus diperbaiki supaya semua jadi baik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
"Meskipun ada uang, tetap jangan dulu digunakan untuk pengadaan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kalau ada yang paksakan untuk masuk program kendaraan akan saya coret," kata Sekretaris Daerah Papua Barar, Nataniel Mandacan di Manokwari, Senin.
Ia menyebutkan, Pemprov Papua Barat saat ini sedang fokus melakukan penertiban aset. Penggunaan atau penguasaan aset yang tidak sesuai peruntukan akan ditarik, termasuk kendaraan dinas.
Berdasarkan pendataan sementara yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebut Nataniel, kendaraan dinas Pemprov Papua Barat saat ini mencapai 2.839 unit. Roda dua 1.662 unit dan roda empat sebanyak 1.177 unit.
Tidak seluruh kendaraan milik negara itu dimanfaatkan sesuai perutukan. Selain dikuasai ASN aktif, 309 unit kendaraan dinas Papua Barat masih dikuasai oleh ASN Pensiun dan keluarga dari ASN yang sudah meninggal. Selain itu ada 3 unit dikuasai oleh ASN yang telah diberhentikan.
"Kita tertibkan dulu yang ada, jangan ada kendaraan baru supaya yang lama-lama ini kita atur dulu supaya dimanfaatkan secara tepat," sebutnya lagi.
Nataniel menjelaskan, penertiban aset merupakan salah satu fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah tersebut. Ia mengajak seluruh pejabat di daerah ini mendukung uapaya lembaga tersebut.
"Dalam pertemuan monitoring dan evaluasi minggu lalu, KPK kecewa karena rencana aksi pencegahan korupsi di Papua Barat masih jauh dari harapan. Harus kita akui bahwa kita belum berbuat banyak," sebutnya.
Terkait aset kendaraan dinas, sekda menginginkan kedepan pengelolaanya sesuai aturan, baik roda dua maupun empat. Ia tak mau pengelolaan aset di Papua Barat terus menjadi sorotan KPK.
"Sudah ramai di media massa bahwa KPK kecewa atas realisasi aksi pencegahan korupsi di Papua Barat. Memang kita masih punya banyak kendala, tapi harus diperbaiki supaya semua jadi baik," katanya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019