Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang kembali dihelat DPR untuk kedua kalinya turut menghadirkan acara dialog bersama negara-negara rumpun Melanesia.
IPPP merupakan forum parlemen Indonesia dengan negara-negara kepulauan di pasifik yang digagas oleh DPR RI. Sidang IPPP ke-2 digelar pada 24–26 Juli 2024 di Jakarta.
"Ada delapan ketua parlemen yang hadir dari 12 negara dan satu organisasi regional, yaitu Melanesian Spearhead Group, yang hadir pada pertemuan kedua IPPP ini," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Forum inisiatif dari DPR RI itu digelar sebagai wadah diplomasi untuk melibatkan parlemen-parlemen negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik yang selama ini belum banyak dieksplorasi.
Menurut Puan, tujuan utama dari penyelenggaraan Sidang IPPP untuk memperkuat diplomasi parlemen dalam membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik pada bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekonomi biru, konektivitas dan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Untuk menguatkan strategi pacific elevation yang secara sederhana kita maknai sebagai upaya Indonesia untuk secara berkelanjutan meningkatkan dan mengokohkan kehadiran Indonesia, melalui persahabatan dan kemitraan dengan negara-negara di Pasifik," kata dia.
Sidang ke-2 IPPP di Jakarta yang mengangkat tema Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development akan membahas sejumlah isu global dari pandangan parlemen-parlemen negara Pasifik.
Beberapa isu yang diangkat pada Sidang ke-2 IPPP terkait upaya menanggulangi perubahan iklim, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta dukungan terhadap ekonomi biru dan pariwisata berkelanjutan.
Kemudian parlemen negara-negara pasifik juga akan berdiskusi mengenai upaya memperkuat peran wanita dan pemuda serta persahabatan hingga kerjasama antar budaya.
Pada acara ini pun juga akan digelar dialog parlementer bersama negara-negara dengan rumpun Melanesia yang tergabung pada organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Puan mengatakan ada beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia yang masuk kawasan Pasifik dan juga terdapat rumpun Melanesia, yakni Maluku, Maluku Utara, NTT, dan enam provinsi di Papua.
"Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari komunitas pasifik baik dari aspek kesamaan identitas maupun geografis," kata dia.
Selain Indonesia, dialog parlementer antaranggota MSG akan dihadiri pimpinan parlemen Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini.
Puan meyakini soliditas antarnegara-negara Melanesia dapat semakin berkembang lewat pertemuan di IPPP.
"IPPP dapat melengkapi arsitektur regional (regional architecture) kerja sama di Pasifik, yang mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusif," kata dia.
Dia mengatakan bahwa parlemen memiliki peran penting dalam mempengaruhi politik luar negeri di negara masing-masing.
Dengan begitu, IPPP bakal memberikan nilai tambah terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik.
"Nilai tambah ini akan didapat jika kita berhasil berkontribusi menyuarakan aspirasi rakyat untuk membangun kawasan Pasifik yang kondusif," katanya.
Forum inisiatif dari DPR RI itu digelar sebagai wadah diplomasi untuk melibatkan parlemen-parlemen negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik yang selama ini belum banyak dieksplorasi.
Menurut Puan, tujuan utama dari penyelenggaraan Sidang IPPP untuk memperkuat diplomasi parlemen dalam membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik pada bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekonomi biru, konektivitas dan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Untuk menguatkan strategi pacific elevation yang secara sederhana kita maknai sebagai upaya Indonesia untuk secara berkelanjutan meningkatkan dan mengokohkan kehadiran Indonesia, melalui persahabatan dan kemitraan dengan negara-negara di Pasifik," kata dia.
Sidang ke-2 IPPP di Jakarta yang mengangkat tema Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development akan membahas sejumlah isu global dari pandangan parlemen-parlemen negara Pasifik.
Beberapa isu yang diangkat pada Sidang ke-2 IPPP terkait upaya menanggulangi perubahan iklim, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta dukungan terhadap ekonomi biru dan pariwisata berkelanjutan.
Kemudian parlemen negara-negara pasifik juga akan berdiskusi mengenai upaya memperkuat peran wanita dan pemuda serta persahabatan hingga kerjasama antar budaya.
Pada acara ini pun juga akan digelar dialog parlementer bersama negara-negara dengan rumpun Melanesia yang tergabung pada organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Puan mengatakan ada beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia yang masuk kawasan Pasifik dan juga terdapat rumpun Melanesia, yakni Maluku, Maluku Utara, NTT, dan enam provinsi di Papua.
"Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari komunitas pasifik baik dari aspek kesamaan identitas maupun geografis," kata dia.
Selain Indonesia, dialog parlementer antaranggota MSG akan dihadiri pimpinan parlemen Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini.
Puan meyakini soliditas antarnegara-negara Melanesia dapat semakin berkembang lewat pertemuan di IPPP.
"IPPP dapat melengkapi arsitektur regional (regional architecture) kerja sama di Pasifik, yang mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusif," kata dia.
Dia mengatakan bahwa parlemen memiliki peran penting dalam mempengaruhi politik luar negeri di negara masing-masing.
Dengan begitu, IPPP bakal memberikan nilai tambah terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik.
"Nilai tambah ini akan didapat jika kita berhasil berkontribusi menyuarakan aspirasi rakyat untuk membangun kawasan Pasifik yang kondusif," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua DPR: Sidang IPPP hadirkan dialog dengan negara-negara Melanesia
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024