Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan akan merombak para pejabat eselon III sebagai upaya penyegaran sekaligus memacu kinerja pemerintah provinsi.
"Masih banyak jabatan eselon III yang kosong, itu yang kita dahulukan, baru yang lain dengan beberapa
pertimbangan," kata Mandacan di Manokwari, Senin.
Ia optimistis perombakan akan tuntas dilaksanakan pada Juli 2019.
Dominggus menyebutkan, pemerintah daerah ingin bergerak cepat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu, kepala daerah membutuhkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta pejabat di bawahnya yang siap bekerja mengeksekusi kebijakan gubernur dan wakil gubernur.
Catatan merah pejabat terkait akan menjadi pertimbangan gubernur dalam perombakan ini. Ia ingin pejabat baru mampu membuat perubahan dengan performa yang baik.
"Saya akan meminta cacatan inspektorat, juga BKD. Data-data yang ada itu akan menjadi pertimbangan," sebut gubernur.
Aspek moral pun akan menjadi pertimbangan gubernur dalam proses pergantian ini. Ia tak ingin pejabat Papua Barat memiliki moral buruk.
"Pertimbanganya sederhana, kalau seorang pejabat belum bisa mengurus dirinya sendirinya bagaimana dia bisa mengurus orang lain. Apalagi seorang pejabat pemerintah adalah figur publik, maka aspek moral sangat penting," ujarnya.
ASN yang bermoral baik akan diprioritaskan dibanding mereka bermoral buruk, meskipun memiliki kemampuan di atas rata-rata pegawai di daerah tersebut.
"Percuma dia cerdas, pintar dan segala macam. Kalau moralnya buruk, tidak perlu dipakai. Masih banyak yang lain, yang lebih baik," kata Dominggus.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
"Masih banyak jabatan eselon III yang kosong, itu yang kita dahulukan, baru yang lain dengan beberapa
pertimbangan," kata Mandacan di Manokwari, Senin.
Ia optimistis perombakan akan tuntas dilaksanakan pada Juli 2019.
Dominggus menyebutkan, pemerintah daerah ingin bergerak cepat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu, kepala daerah membutuhkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta pejabat di bawahnya yang siap bekerja mengeksekusi kebijakan gubernur dan wakil gubernur.
Catatan merah pejabat terkait akan menjadi pertimbangan gubernur dalam perombakan ini. Ia ingin pejabat baru mampu membuat perubahan dengan performa yang baik.
"Saya akan meminta cacatan inspektorat, juga BKD. Data-data yang ada itu akan menjadi pertimbangan," sebut gubernur.
Aspek moral pun akan menjadi pertimbangan gubernur dalam proses pergantian ini. Ia tak ingin pejabat Papua Barat memiliki moral buruk.
"Pertimbanganya sederhana, kalau seorang pejabat belum bisa mengurus dirinya sendirinya bagaimana dia bisa mengurus orang lain. Apalagi seorang pejabat pemerintah adalah figur publik, maka aspek moral sangat penting," ujarnya.
ASN yang bermoral baik akan diprioritaskan dibanding mereka bermoral buruk, meskipun memiliki kemampuan di atas rata-rata pegawai di daerah tersebut.
"Percuma dia cerdas, pintar dan segala macam. Kalau moralnya buruk, tidak perlu dipakai. Masih banyak yang lain, yang lebih baik," kata Dominggus.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019