Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mulai mengkaji rencana pengadaan kapal angkutan penumpang yang akan dimanfaatkan untuk memperlancar arus transportasi laut di daerah tersebut.
Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi di Wasior, Jumat, mengatakan usulan DPR terkait pengadaan kapal tersebut dipertimbangkan. Selain memperlancar aksesibilitas antar pulau, kehadiran kapal ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Bupati pun sudah memerintahkan Sekda bersama Dinas Perhubungan melakukan kajian dari berbagai aspek. Gambaran awal sudah ada, namun masih membutuhkan pertimbangan yang lebih matang.
"Telaah awal yang dilakukan Dinas Perhubungan kita sebaiknya beli kapal sekelas Expess Bahari. Dihitung-hitung nilai dana subsidi kapal selama tahun kalau kita belikan kapal sudah bisa, jadi saya minta ini dibahas secara khusus," kata Bupati.
Bupati menyatakan jika rencana ini terealisasi, dia ingin pengelolaannya ditangani oleh pihak atau lembaga yang memiliki keahlian pada bidang perkapalan. Imburi tidak ingin nasib kapal itu nantinya sama seperti banyak speedboad milik Pemkab yang saat ini dibiarkan terlantar tidak terurus karena tidak jelas perawatannya.
“Jadi bukan soal kita bisa beli atau tidak tapi pemeliharaan yang tidak jalan. Jadi saya setuju-setuju saja beli kapal tapi harus dipastikan ada tenaga teknis yang handal untuk kelola itu," ucap bupati lagi.
Wakil Bupati Paulus Indubri pada kesempatan terpusah menambahkan, jika memang harus membeli kapal sendiri maka pengelolaannya tidak boleh ditangani sendiri oleh Pemkab namun harus melibatkan pihak ketiga.
“Karena kalau kita yang kelola itu sama saja, tidak ada gunanya. Kita kan sudah punya Perda BUMD. Jadi nanti dilelang saja, silahkan perusahaan mana yang mau masuk di situ silahkan, “ujar Indubri.
Sejak tahun 2015 Pemkab Wondama secara rutin mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk belanja subsidi KM.Ekspress Bahari. Dari 2018 hingga saat ini, biaya subsidi yang disiapkan untuk kapal cepat milik PT.Belibis Papua Mandiri mencapai Rp 8,4 miliar.*
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi di Wasior, Jumat, mengatakan usulan DPR terkait pengadaan kapal tersebut dipertimbangkan. Selain memperlancar aksesibilitas antar pulau, kehadiran kapal ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Bupati pun sudah memerintahkan Sekda bersama Dinas Perhubungan melakukan kajian dari berbagai aspek. Gambaran awal sudah ada, namun masih membutuhkan pertimbangan yang lebih matang.
"Telaah awal yang dilakukan Dinas Perhubungan kita sebaiknya beli kapal sekelas Expess Bahari. Dihitung-hitung nilai dana subsidi kapal selama tahun kalau kita belikan kapal sudah bisa, jadi saya minta ini dibahas secara khusus," kata Bupati.
Bupati menyatakan jika rencana ini terealisasi, dia ingin pengelolaannya ditangani oleh pihak atau lembaga yang memiliki keahlian pada bidang perkapalan. Imburi tidak ingin nasib kapal itu nantinya sama seperti banyak speedboad milik Pemkab yang saat ini dibiarkan terlantar tidak terurus karena tidak jelas perawatannya.
“Jadi bukan soal kita bisa beli atau tidak tapi pemeliharaan yang tidak jalan. Jadi saya setuju-setuju saja beli kapal tapi harus dipastikan ada tenaga teknis yang handal untuk kelola itu," ucap bupati lagi.
Wakil Bupati Paulus Indubri pada kesempatan terpusah menambahkan, jika memang harus membeli kapal sendiri maka pengelolaannya tidak boleh ditangani sendiri oleh Pemkab namun harus melibatkan pihak ketiga.
“Karena kalau kita yang kelola itu sama saja, tidak ada gunanya. Kita kan sudah punya Perda BUMD. Jadi nanti dilelang saja, silahkan perusahaan mana yang mau masuk di situ silahkan, “ujar Indubri.
Sejak tahun 2015 Pemkab Wondama secara rutin mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk belanja subsidi KM.Ekspress Bahari. Dari 2018 hingga saat ini, biaya subsidi yang disiapkan untuk kapal cepat milik PT.Belibis Papua Mandiri mencapai Rp 8,4 miliar.*
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019