Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa pemerintah Provinsi Papua Barat diminta segera menuntaskan lelang kegiatan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran.
Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Papua Barat, Abia Ullu di Manokwari, Kamis, mengatakan, hingga akhir semester 1 tahun 2019 serapan anggaran pemerintah masih sangat rendah.
"Kami belum hitung ulang prosentasinya, yang pasti masih sangat rendah. Banyak belanja modal yang belum terlaksana," kata Abia.
Hingga akhir Juli 2019, serapan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada belanja pegawai. Ini karena menyangkut kegiatan rutin berupa gaji, tunjangan pegawai serta kegiatan pemerintahan.
"Dan juga cukup besar terjadi pada dana transfer kepada kabupaten/kota, diantaranya dana otonomi khusus yang sudah cari pada bulan Juni lalu," kata Abia lagi.
Untuk tunjangan hari raya dan gaji 13 pegawai, Abia memastikan semua sudah terealisasi.
Ia berharap ULP serta kelompok kerja mempercepat proses tender serta kontrak kerja dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan kegiatan fisik. Kegiatan pengadaan barang dan jasa harus segera berjalan agar serapan anggaran tahun ini maksimal.
Begitu pula pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyerahkan dokumen kegiatan, agar bergegas karena saat ini sudah memasuki semester II.
Selain mengganggu penyerapan anggaran, lanjut Abia, keterlambatan pelaksanaan proyek akan berdampak realisasi pekerjaan.
"Jangan sampai menimbulkan masalah yang berdampak pada kerugian pihak ketiga, dan tentunya jangan sampai nantinya menjadi persoalan hukum," kata dia lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Papua Barat, Abia Ullu di Manokwari, Kamis, mengatakan, hingga akhir semester 1 tahun 2019 serapan anggaran pemerintah masih sangat rendah.
"Kami belum hitung ulang prosentasinya, yang pasti masih sangat rendah. Banyak belanja modal yang belum terlaksana," kata Abia.
Hingga akhir Juli 2019, serapan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada belanja pegawai. Ini karena menyangkut kegiatan rutin berupa gaji, tunjangan pegawai serta kegiatan pemerintahan.
"Dan juga cukup besar terjadi pada dana transfer kepada kabupaten/kota, diantaranya dana otonomi khusus yang sudah cari pada bulan Juni lalu," kata Abia lagi.
Untuk tunjangan hari raya dan gaji 13 pegawai, Abia memastikan semua sudah terealisasi.
Ia berharap ULP serta kelompok kerja mempercepat proses tender serta kontrak kerja dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan kegiatan fisik. Kegiatan pengadaan barang dan jasa harus segera berjalan agar serapan anggaran tahun ini maksimal.
Begitu pula pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyerahkan dokumen kegiatan, agar bergegas karena saat ini sudah memasuki semester II.
Selain mengganggu penyerapan anggaran, lanjut Abia, keterlambatan pelaksanaan proyek akan berdampak realisasi pekerjaan.
"Jangan sampai menimbulkan masalah yang berdampak pada kerugian pihak ketiga, dan tentunya jangan sampai nantinya menjadi persoalan hukum," kata dia lagi.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019