DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, berharap dana otonomi khusus di daerah ini bisa mendorong pemberdayaan masyarakat di pedalaman dan mendapat perhatian labih dari sisi alokasi anggaran.
"Selain karena sebagian besar wilayah pedalaman dan terpencil seperti di Kampung Oya, Distrik Naikere masih sangat jarang mendapat sentuhan pembangunan, warga di pedalaman adalah 100 persen orang asli Papua yang merupakan sasaran pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus)," kata anggota DPRD Teluk Wondama Apolo Korwam di Wasior, Senin
Ia menyebutkan, Pemprov Papua Barat menyerahkan 90 persen anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tersebut kepada kabupaten/kota. Ini berdampak pada peningkatan jumlah anggaran yang diterima daerah.
"Provinsi sekarang sudah menerapkan skema 90:10. Jadi pelayanan masyarakat di pedalaman harus lebih optimal," katanya.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Teluk Wondama H Arwin sebelumnya juga meminta anggaran sewa helikopter ke daerah pedalaman ditambah lebih besar agar frekuasi pelayanan kesehatan ke wilayah terisolir meningkat dan lebih terjamin.
Sedikitnya ada tiga kampung di pedalaman Distrik Naikere yang sampai saat ini belum terhubung jalan darat. Akses untuk mencapai perkampungan di perbatasan Wondama dan Kabupaten Kaimana itu hanya bisa dptempih dengan helikopter atau berjalan kaki selama 4 hingga 5 hari dari pusat distrik.
“Soal anggaran bisa kita bicarakan yang penting bisa untuk pelayanan masyarakat kita di atas sana, “ kata Arwin.
Berkaitan dengan kematian Mantri Patra, dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Wakil Bupati Paulus Indubri dan Sekda Denny Simbar, DPRD meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pelayanan kesehatan ke daerah terpencil.
“Akan ada rapat khusus dalam waktu dekat untuk kita merancang bagaimana pola pelayanan yang tepat untuk daerah pedalaman,“kata Paulus Indubri menanggapi permintaan dewan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
"Selain karena sebagian besar wilayah pedalaman dan terpencil seperti di Kampung Oya, Distrik Naikere masih sangat jarang mendapat sentuhan pembangunan, warga di pedalaman adalah 100 persen orang asli Papua yang merupakan sasaran pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus)," kata anggota DPRD Teluk Wondama Apolo Korwam di Wasior, Senin
Ia menyebutkan, Pemprov Papua Barat menyerahkan 90 persen anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tersebut kepada kabupaten/kota. Ini berdampak pada peningkatan jumlah anggaran yang diterima daerah.
"Provinsi sekarang sudah menerapkan skema 90:10. Jadi pelayanan masyarakat di pedalaman harus lebih optimal," katanya.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Teluk Wondama H Arwin sebelumnya juga meminta anggaran sewa helikopter ke daerah pedalaman ditambah lebih besar agar frekuasi pelayanan kesehatan ke wilayah terisolir meningkat dan lebih terjamin.
Sedikitnya ada tiga kampung di pedalaman Distrik Naikere yang sampai saat ini belum terhubung jalan darat. Akses untuk mencapai perkampungan di perbatasan Wondama dan Kabupaten Kaimana itu hanya bisa dptempih dengan helikopter atau berjalan kaki selama 4 hingga 5 hari dari pusat distrik.
“Soal anggaran bisa kita bicarakan yang penting bisa untuk pelayanan masyarakat kita di atas sana, “ kata Arwin.
Berkaitan dengan kematian Mantri Patra, dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Wakil Bupati Paulus Indubri dan Sekda Denny Simbar, DPRD meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pelayanan kesehatan ke daerah terpencil.
“Akan ada rapat khusus dalam waktu dekat untuk kita merancang bagaimana pola pelayanan yang tepat untuk daerah pedalaman,“kata Paulus Indubri menanggapi permintaan dewan.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019