Wasior (Antara)-Layanan perijinan terpadu satu pintu di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat ditargetkan beroperasi pada awal tahun 2018.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Gasper Kapisa di Wasior, Sabtu, mengatakan, semua jenis perijinan temasuk pajak dan retribusi akan ditangani secara terpusat.
Ia memastikan, staf dan petugas di dinas tersebut sudah siap memberi pelayanan. Beberapa waktu lalu mereka mengikuti program magang sekaligus pelatihan di kantor PTSP Kota Jayapura, Papua.
"Kita harap pengurusan ijin bisa selesai dalam satu hari saja," kata Gasper.
Menurutnya, layanan ini peralatan pendukung berupa komputer lengkap dengan sistim aplikasinya, jaringan internet serta tempat pelayanan yang memadai.
Gasper telah mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, termasuk pembuatan front office sebagai tempat pelayanan
"Kalau anggaran diakomodir di APBD Perubahan 2017 berarti akhir tahun ini atau awal tahun depan, pelayanan terpadu satu pintu sudah bisa dilakukan sesuai standar nasional," kata mantan Kepala BPKAD ini.
Selain petugas yang memberikan pelayanan di front office akan siapkan loket pembayaran dari bank Papua. Sehingga pembayaran administrasi perijinan, pajak dan retribusi bisa langsung dilakukan di tempat.
"Masyarakat tinggal datang menyerahkan berkas. Selanjutnya Staf melakukan pemeriksaan lalu diserahkan ke bagian verifikasi, kalau lengkap hari itu juga bisa diproses," ujarnya lagi.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya menunggu pelimpahan kewenangan urusan perijinan dari SKPD. Pengalihan urusan perijinan dari SKPD harus diatur dalam peraturan bupati.
"Kami telah menyerahkan rancangan peraturan bupati, tnggal menunggu bapak Bupati tandatangan," pungkasnya.****
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Gasper Kapisa di Wasior, Sabtu, mengatakan, semua jenis perijinan temasuk pajak dan retribusi akan ditangani secara terpusat.
Ia memastikan, staf dan petugas di dinas tersebut sudah siap memberi pelayanan. Beberapa waktu lalu mereka mengikuti program magang sekaligus pelatihan di kantor PTSP Kota Jayapura, Papua.
"Kita harap pengurusan ijin bisa selesai dalam satu hari saja," kata Gasper.
Menurutnya, layanan ini peralatan pendukung berupa komputer lengkap dengan sistim aplikasinya, jaringan internet serta tempat pelayanan yang memadai.
Gasper telah mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, termasuk pembuatan front office sebagai tempat pelayanan
"Kalau anggaran diakomodir di APBD Perubahan 2017 berarti akhir tahun ini atau awal tahun depan, pelayanan terpadu satu pintu sudah bisa dilakukan sesuai standar nasional," kata mantan Kepala BPKAD ini.
Selain petugas yang memberikan pelayanan di front office akan siapkan loket pembayaran dari bank Papua. Sehingga pembayaran administrasi perijinan, pajak dan retribusi bisa langsung dilakukan di tempat.
"Masyarakat tinggal datang menyerahkan berkas. Selanjutnya Staf melakukan pemeriksaan lalu diserahkan ke bagian verifikasi, kalau lengkap hari itu juga bisa diproses," ujarnya lagi.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya menunggu pelimpahan kewenangan urusan perijinan dari SKPD. Pengalihan urusan perijinan dari SKPD harus diatur dalam peraturan bupati.
"Kami telah menyerahkan rancangan peraturan bupati, tnggal menunggu bapak Bupati tandatangan," pungkasnya.****
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017