Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya melakukan pemetaan ulang bagi sekolah yang memiliki penumpukan guru untuk didistribusikan ke sekolah yang minim tenaga pendidik di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat Kornelius Kambu di Kumurkek, Selasa, mengatakan tenaga guru yang dipindahkan akan ditugaskan di sekolah yang mengalami kekurangan guru sambil menunggu 98 lulusan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk formasi guru tahun 2023 ditempatkan di sekolah yang mengalami kekurangan.
"Misalnya SD Inpres 13 Kumurkek terjadi penumpukan guru, nanti kita kasih pindah ke tempat lain. Kita pindah sampai 98 orang tenaga PPPK guru formasi 2023 datang barulah dikasih masuk ke sekolah yang mengalami kekurangan," kata dia.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah menyetujui kuota PPPK guru untuk formasi tahun 2024 di Kabupaten Maybrat 86 orang.
Meski demikian, kata dia, di sisi lain saat ini jumlah pegawai dan honorer di Maybrat melebihi kemampuan keuangan daerah sehingga tidak menutup kemungkinan dilakukan moratorium penerimaan tenaga honorer daerah, baik guru maupun umum.
"APBD kita terlalu kecil sementara belanja pegawai ini besar. Besok lagi ada 500 lebih non-ASN, 98 formasi PPPK guru, nakes ada 41 orang belum lagi guru kontrak dengan beban keuangan daerah. Jadi bisa-bisa nanti dimoratorium untuk penerimaan honorer," katanya.
Kornelius meminta para guru senantiasa melaksanakan tugas mengajar di tempat yang sudah ditentukan di dalam SK penempatan, tanpa alasan apapun.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat Kornelius Kambu di Kumurkek, Selasa, mengatakan tenaga guru yang dipindahkan akan ditugaskan di sekolah yang mengalami kekurangan guru sambil menunggu 98 lulusan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk formasi guru tahun 2023 ditempatkan di sekolah yang mengalami kekurangan.
"Misalnya SD Inpres 13 Kumurkek terjadi penumpukan guru, nanti kita kasih pindah ke tempat lain. Kita pindah sampai 98 orang tenaga PPPK guru formasi 2023 datang barulah dikasih masuk ke sekolah yang mengalami kekurangan," kata dia.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah menyetujui kuota PPPK guru untuk formasi tahun 2024 di Kabupaten Maybrat 86 orang.
Meski demikian, kata dia, di sisi lain saat ini jumlah pegawai dan honorer di Maybrat melebihi kemampuan keuangan daerah sehingga tidak menutup kemungkinan dilakukan moratorium penerimaan tenaga honorer daerah, baik guru maupun umum.
"APBD kita terlalu kecil sementara belanja pegawai ini besar. Besok lagi ada 500 lebih non-ASN, 98 formasi PPPK guru, nakes ada 41 orang belum lagi guru kontrak dengan beban keuangan daerah. Jadi bisa-bisa nanti dimoratorium untuk penerimaan honorer," katanya.
Kornelius meminta para guru senantiasa melaksanakan tugas mengajar di tempat yang sudah ditentukan di dalam SK penempatan, tanpa alasan apapun.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024