Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Republik Indonesia melakukan rapat evaluasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang infrastruktur irigasi tahun anggaran 2018, pelaksanaan 2019, dan penyiapan rencana kegiatan DAK 2020.

Kasubdit Fasilitasi Jaringan Air Direktorat Sumeber Daya Air SDA Kementerian PUPR, Elroy Koyari di Sorong, Jumat mengatakan rapat evaluasi ini dikhususkan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan.

Dia menjelaskan, Kota Sorong menjadi tuan rumah kegiatan evaluasi dana DAK bagi pemerintah Kabupaten dan Kota wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan sebagai bentuk wawasan Nusantara agar pewagai di wilayah tersebut bisa melihat perkembangan pembangunan Papua Barat terlebih khusus Sorong dan Raja Ampat.

Kegiatan ini, kata dia, dihadiri oleh Kepala Dinas PU lebih dari 100 kabupaten dan kota serta delapan provinsi di wilayah Jawa dan Kalimantan.

Menurut dia, tiga tahun anggaran yakni 2015, 2016, dan 2017 pemerintah telah mengeluarkan Rp20,5 triliun guna pembangunan infrastruktur irigasi di seluruh Indonesia. Namun kondisi kerusakan jaringan irigasi masih memprihatinkan yakni kondisi baik hanya 35 persen sedangkan 75 persen dalam kondisi rusak.

"Artinya begitu banyak uang keluar namun tidak siknipikan dengan perubahan jaringan irigasi sehingga dievaluasi dengar target 2024 kondisi jaringan irigasi 80 membaik di seluruh Indonesia," ujarnya.

Ia menyampaikan, dana DAK guna pembangunan infrastruktur irigasi tahun 2019 untuk Provinsi Papua Barat sebanyak Rp28 miliar. Dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan jaringan irigasi di seluruh Papua Barat terlebih khusus wilayah Sorong dan Manokwari.

"Kami pengunaan dana DAK pembangunan jaringan irigasi di Papua Barat transparan, tepat sasaran sehingga mendukung kemajuan pertanian guna ketersediaan pangan daerah," tambah dia.

Pewarta: Ernes Broning Kakisina

Editor : Ernes Broning Kakisina


COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019