Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Paulus Y. Indubri menyebutkan kualitas pendidikan di daerah tersebut masih tergolong rendah, antara lain karena kompetensi guru belum memadai.
“Ada beberapa daerah di pinggiran, guru yang tersedia sebenarnya tidak layak untuk mengajar. Itu yang sementara ini kita upayakan untuk harus (ditingkatkan, red.). Sekarang dengan rekrutmen (CPNS) tahun 2018 kita ada 100 guru yang diterima untuk isi formasi guru yang tidak layak mengajar di pinggiran itu,“ kata dia di Wasior, Jumat.
Ia mengatakan banyak sekolah yang terpaksa merekrut guru bantu yang hanya lulusan SMA/SMK karena kekurangan jumlah guru di daerah itu.
Persoalan lain yang menjadi perhatian, kata dia, penempatan guru yang tidak merata di semua wilayah. Guru lebih banyak menumpuk di wilayah perkotaan.
Ia menyebut sekolah-sekolah di pinggiran hingga daerah yang terpencil dan terdalam kekurangan guru sehingga sekolah lebih sering libur.
“Distribusi itu gurunya tidak teratur dan distribusinya juga tidak didistribusi berdasarkan kualifikasi dan kualitas guru,“ ucap Indubri.
Untuk mengatasi permasalahan itu, menurut dia, selain menambah jumlah guru melalui jalur CPNS, pemkab juga terus mengupayakan sertifikasi guru.
Ia mengharapkan melalui proses sertifikasi, kompetensi dan kemampuan mengajar para guru bisa meningkat sehingga bisa berdampak terhadap perbaikan kualitas pendidikan di sekolah.
“Dari empat tahun terakhir ini saya tidak tahu persis angkanya tapi jumlah sudah memadai dan kita akan terus dorong beberapa kita dorong terus jadi sudah cukup memberikan kontribusi untuk meningkatnya kualitas pembelajaran di Wondama,“ kata orang nomor dua Pemkab Wondama itu.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama Hanock Mariai membenarkan masih banyak guru SD di daerah itu yang hanya lulusan SMA/SMK.
Ada pula yang berijazah sarjana hukum atau sarjana ekonomi yang kemudian mengambil akta mengajar sehingga tidak memiliki kemampuan mengajar secara metodik dan didaktif.
Oleh karena situasi seperti itu, katanya, banyak lulusan SD, terutama dari wilayah pesisir dan pedalaman, belum bisa membaca, menulis, dan berhitung secara baik.
“Ini kelemahan kita selama ini. Tapi kita terus kejar ketertinggalan ini. Tiap tahun ajaran kita lakukan evaluasi untuk melihat seluruh perencanaan program maupun pembiayaan apakah sudah menyentuh sampai ke lapisan bawah atau tidak, “ ucap Mariai.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
“Ada beberapa daerah di pinggiran, guru yang tersedia sebenarnya tidak layak untuk mengajar. Itu yang sementara ini kita upayakan untuk harus (ditingkatkan, red.). Sekarang dengan rekrutmen (CPNS) tahun 2018 kita ada 100 guru yang diterima untuk isi formasi guru yang tidak layak mengajar di pinggiran itu,“ kata dia di Wasior, Jumat.
Ia mengatakan banyak sekolah yang terpaksa merekrut guru bantu yang hanya lulusan SMA/SMK karena kekurangan jumlah guru di daerah itu.
Persoalan lain yang menjadi perhatian, kata dia, penempatan guru yang tidak merata di semua wilayah. Guru lebih banyak menumpuk di wilayah perkotaan.
Ia menyebut sekolah-sekolah di pinggiran hingga daerah yang terpencil dan terdalam kekurangan guru sehingga sekolah lebih sering libur.
“Distribusi itu gurunya tidak teratur dan distribusinya juga tidak didistribusi berdasarkan kualifikasi dan kualitas guru,“ ucap Indubri.
Untuk mengatasi permasalahan itu, menurut dia, selain menambah jumlah guru melalui jalur CPNS, pemkab juga terus mengupayakan sertifikasi guru.
Ia mengharapkan melalui proses sertifikasi, kompetensi dan kemampuan mengajar para guru bisa meningkat sehingga bisa berdampak terhadap perbaikan kualitas pendidikan di sekolah.
“Dari empat tahun terakhir ini saya tidak tahu persis angkanya tapi jumlah sudah memadai dan kita akan terus dorong beberapa kita dorong terus jadi sudah cukup memberikan kontribusi untuk meningkatnya kualitas pembelajaran di Wondama,“ kata orang nomor dua Pemkab Wondama itu.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama Hanock Mariai membenarkan masih banyak guru SD di daerah itu yang hanya lulusan SMA/SMK.
Ada pula yang berijazah sarjana hukum atau sarjana ekonomi yang kemudian mengambil akta mengajar sehingga tidak memiliki kemampuan mengajar secara metodik dan didaktif.
Oleh karena situasi seperti itu, katanya, banyak lulusan SD, terutama dari wilayah pesisir dan pedalaman, belum bisa membaca, menulis, dan berhitung secara baik.
“Ini kelemahan kita selama ini. Tapi kita terus kejar ketertinggalan ini. Tiap tahun ajaran kita lakukan evaluasi untuk melihat seluruh perencanaan program maupun pembiayaan apakah sudah menyentuh sampai ke lapisan bawah atau tidak, “ ucap Mariai.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019