Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) pada enam kabupaten/kota di wilayah itu berpartisipasi aktif menyalurkan hak pilih pada Pemilu 2024, Rabu 14 Februari mendatang.
"Saya minta seluruh ASN untuk menggunakan hak pilih, harus berpartisipasi di dalam Pemilu 2024, datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan mencoblos," kata Muhammad Musa'ad saat memberikan arahan kepada ASN Pemkab Sorong bertempat di gedung Aimas Convention Center, Senin.
Musa'ad menyebutkan bahwa ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga merupakan bagian dari masyarakat.
Karena itu, katanya, semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak dan kewajiban dalam memilih calon pemimpin bangsa, maupun calon legislatif.
"Meskipun ASN merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus memberikan pelayanan bagi masyarakat secara adil," ujarnya.
Gubernur PBD juga meminta para ASN di wilayahnya wajib memberikan informasi kepada masyarakat untuk ikut menyalurkan hak suara sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilu.
"Kita ingin supaya partisipasi pemilih meningkat maka ASN punya tugas untuk membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya nanti bisa menyalurkan hak suara pada 14 Februari 2024," kata Musa'ad.
Musa'ad mengingatkan setiap ASN di PBD tidak boleh ikut politik praktis selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Seorang ASN harus netral dalam memastikan calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama, mencegah intervensi yang tak adil, serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik agar mencegah spekulasi bahwa pemilihan dipengaruhi oleh pihak tertentu," ujarnya.
Netralitas ASN, kata Musa'ad, merupakan dukungan untuk prinsip demokrasi dengan cara memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memilih secara bebas, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Gubernur Papua Barat Daya telah menerima laporan dari Bawaslu setempat bahwa tidak ada indikasi keterlibatan ASN selama masa kampanye berlangsung.
"Saya memberikan apresiasi kepada seluruh ASN karena telah menjaga netralitas selama masa kampanye partai politik," katanya.
KPU Papua Barat Daya telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 440.826 orang, terdiri atas 227.823 pemilih laki-laki dan 213.003 pemilih perempuan yang tersebar pada enam kabupaten/kota, 132 kecamatan, dan 1.013 desa/kelurahan dengan jumlah TPS sebanyak 2.156.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Saya minta seluruh ASN untuk menggunakan hak pilih, harus berpartisipasi di dalam Pemilu 2024, datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan mencoblos," kata Muhammad Musa'ad saat memberikan arahan kepada ASN Pemkab Sorong bertempat di gedung Aimas Convention Center, Senin.
Musa'ad menyebutkan bahwa ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga merupakan bagian dari masyarakat.
Karena itu, katanya, semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak dan kewajiban dalam memilih calon pemimpin bangsa, maupun calon legislatif.
"Meskipun ASN merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus memberikan pelayanan bagi masyarakat secara adil," ujarnya.
Gubernur PBD juga meminta para ASN di wilayahnya wajib memberikan informasi kepada masyarakat untuk ikut menyalurkan hak suara sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilu.
"Kita ingin supaya partisipasi pemilih meningkat maka ASN punya tugas untuk membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya nanti bisa menyalurkan hak suara pada 14 Februari 2024," kata Musa'ad.
Musa'ad mengingatkan setiap ASN di PBD tidak boleh ikut politik praktis selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Seorang ASN harus netral dalam memastikan calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama, mencegah intervensi yang tak adil, serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik agar mencegah spekulasi bahwa pemilihan dipengaruhi oleh pihak tertentu," ujarnya.
Netralitas ASN, kata Musa'ad, merupakan dukungan untuk prinsip demokrasi dengan cara memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memilih secara bebas, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Gubernur Papua Barat Daya telah menerima laporan dari Bawaslu setempat bahwa tidak ada indikasi keterlibatan ASN selama masa kampanye berlangsung.
"Saya memberikan apresiasi kepada seluruh ASN karena telah menjaga netralitas selama masa kampanye partai politik," katanya.
KPU Papua Barat Daya telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 440.826 orang, terdiri atas 227.823 pemilih laki-laki dan 213.003 pemilih perempuan yang tersebar pada enam kabupaten/kota, 132 kecamatan, dan 1.013 desa/kelurahan dengan jumlah TPS sebanyak 2.156.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024