Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menyebut komoditas beras menjadi penyumbang inflasi tertinggi di provinsi tersebut pada Januari 2024 dengan andil 1,05 persen (year on year/yoy).
Kepala BPS Papua Barat Merry saat konferensi pers di Manokwari, Kamis, mengatakan komoditas lainnya juga memberikan andil terhadap inflasi tahunan meliputi tarif angkutan udara (0,40 persen), rokok kretek (0,37 persen), tomat (0,32 persen), dan bawang putih (0,23 persen).
"Pada Januari 2024, Papua Barat mengalami inflasi 3,05 persen (yoy) lebih rendah dibanding Januari 2023 yang mencapai 6,08 persen (yoy)," kata Merry.
Ia menjelaskan komoditas beras juga memberikan andil 0,13 persen terhadap kondisi inflasi secara bulanan di Papua Barat yang tercatat 0,63 persen (mtm) lebih tinggi dibandingkan Januari 2023.
Selain beras, komoditas lainnya yang turut memberikan andil inflasi pada Januari 2024 ialah tomat 0,27 persen, sayur kangkung 0,12 persen, dan ikar ekor kuning 0,12 persen.
"Kalau dibandingkan Desember 2023 sebesar 1,85 persen (mtm), kondisi inflasi Papua Barat pada Januari 2024 lebih rendah," jelas Merry.
Dari 11 kelompok pengeluaran, hampir seluruhnya mengalami peningkatan indeks harga pada Januari 2024 yang memengaruhi kondisi inflasi Papua Barat secara tahunan.
Meski demikian, kenaikan indeks harga dari kelompok makanan minuman dan tembakau sebesar 3,58 persen (yoy) memberikan andil tertinggi (1,23 persen) dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya.
"Ada dua kelompok yang mengalami deflasi yakni transportasi 5,07 persen dengan andil 0,66 dan kelompok perumahan. Kalau kelompok lainnya mengalami inflasi," ucap Merry.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Barat Roni Cahyadi mengatakan tingkat inflasi tahunan perlu dikendalikan dengan berbagai kegiatan seperti operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah secara berkala.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat maupun TPID Kabupaten Manokwari harus bersinergi mengoptimalkan metode 4K dalam upaya pengendalian inflasi yaitu menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
"Ini tantangan bagi TPID bagaimana menerapkan strategi pengendalian inflasi dengan program kerja yang sudah disusun," kata Roni.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala BPS Papua Barat Merry saat konferensi pers di Manokwari, Kamis, mengatakan komoditas lainnya juga memberikan andil terhadap inflasi tahunan meliputi tarif angkutan udara (0,40 persen), rokok kretek (0,37 persen), tomat (0,32 persen), dan bawang putih (0,23 persen).
"Pada Januari 2024, Papua Barat mengalami inflasi 3,05 persen (yoy) lebih rendah dibanding Januari 2023 yang mencapai 6,08 persen (yoy)," kata Merry.
Ia menjelaskan komoditas beras juga memberikan andil 0,13 persen terhadap kondisi inflasi secara bulanan di Papua Barat yang tercatat 0,63 persen (mtm) lebih tinggi dibandingkan Januari 2023.
Selain beras, komoditas lainnya yang turut memberikan andil inflasi pada Januari 2024 ialah tomat 0,27 persen, sayur kangkung 0,12 persen, dan ikar ekor kuning 0,12 persen.
"Kalau dibandingkan Desember 2023 sebesar 1,85 persen (mtm), kondisi inflasi Papua Barat pada Januari 2024 lebih rendah," jelas Merry.
Dari 11 kelompok pengeluaran, hampir seluruhnya mengalami peningkatan indeks harga pada Januari 2024 yang memengaruhi kondisi inflasi Papua Barat secara tahunan.
Meski demikian, kenaikan indeks harga dari kelompok makanan minuman dan tembakau sebesar 3,58 persen (yoy) memberikan andil tertinggi (1,23 persen) dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya.
"Ada dua kelompok yang mengalami deflasi yakni transportasi 5,07 persen dengan andil 0,66 dan kelompok perumahan. Kalau kelompok lainnya mengalami inflasi," ucap Merry.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Barat Roni Cahyadi mengatakan tingkat inflasi tahunan perlu dikendalikan dengan berbagai kegiatan seperti operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah secara berkala.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat maupun TPID Kabupaten Manokwari harus bersinergi mengoptimalkan metode 4K dalam upaya pengendalian inflasi yaitu menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
"Ini tantangan bagi TPID bagaimana menerapkan strategi pengendalian inflasi dengan program kerja yang sudah disusun," kata Roni.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024