Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda untuk berpartisipasi mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
"Kiranya para tokoh dapat mengambil peran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya hidup rukun dan saling menghormati," kata Ali Baham dalam acara tatap muka Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(Forkopimda) Provinsi Papua Barat dengan para tokoh di Manokwari, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya merumuskan regulasi demi mewujudkan kehidupan yang harmonis, namun dalam pelaksanaan perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen.
Pemerintah daerah senantiasa membuka ruang komunikasi dengan para tokoh sehingga mampu mengatasi berbagai macam persoalan sosial masyarakat yang terjadi di wilayah Papua Barat.
"Peran serta para tokoh sangat dibutuhkan dalam menerjemahkan regulasi tersebut. Supaya masyarakat saling percaya dan saling menghargai satu sama lain," jelas Ali Baham.
Selain agenda nasional Pemilu 2024, kata dia, situasi kamtibmas yang kondusif merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut tentunya memberikan dampak positif terhadap seluruh sektor kehidupan seperti peningkatan daya saing daerah, perekonomian, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua Barat.
"Pengambilan keputusan pasti akan mempertimbangkan masukan yang solutif dari semua tokoh demi keberhasilan pembangunan daerah," ujar Ali Baham.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar menilai bahwa forum diskusi antara Forkopimda dengan para tokoh perlu diselenggarakan secara berkala agar dapat menjawab berbagai tantangan dan hambatan dalam pembangunan daerah.
Melalui diskusi lintas elemen, akan melahirkan ide dan gagasan demi mewujudkan Papua Barat yang aman, damai, tenteram dan sejahtera pada masa yang akan datang.
"Pertemuan seperti ini harus diatur jadwal yang rutin, jadi tidak terkesan hanya mengantisipasi satu momentum (pemilu) saja," ujar Harli Siregar.
Menurut dia tingkat kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah harus sejalan dengan visi misi pembangunan, sehingga tindakan kejahatan baik kejahatan konvensional maupun tindak pidana khusus dapat diminimalisasi.
Kejaksaan berkomitmen terus mengedukasi masyarakat dan aparatur pemerintah daerah agar sadar hukum, yang kemudian lebih fokus pada upaya merealisasikan pembangunan untuk kesejahteraan.
"Kejaksaan tidak pernah berhenti menyuarakan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran hukum. Kami terus berikan pendampingan," ujar Harli.
Sebagai informasi, turut hadir dalam forum diskusi tersebut adalah Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Inspektur Jenderal Daniel T Monang Silitonga, Kepala Staf Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari, Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Wakil Ketua IV DPR Papua Barat, Rektor Universitas Papua, dan pemangku kepentingan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Kiranya para tokoh dapat mengambil peran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya hidup rukun dan saling menghormati," kata Ali Baham dalam acara tatap muka Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(Forkopimda) Provinsi Papua Barat dengan para tokoh di Manokwari, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya merumuskan regulasi demi mewujudkan kehidupan yang harmonis, namun dalam pelaksanaan perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen.
Pemerintah daerah senantiasa membuka ruang komunikasi dengan para tokoh sehingga mampu mengatasi berbagai macam persoalan sosial masyarakat yang terjadi di wilayah Papua Barat.
"Peran serta para tokoh sangat dibutuhkan dalam menerjemahkan regulasi tersebut. Supaya masyarakat saling percaya dan saling menghargai satu sama lain," jelas Ali Baham.
Selain agenda nasional Pemilu 2024, kata dia, situasi kamtibmas yang kondusif merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut tentunya memberikan dampak positif terhadap seluruh sektor kehidupan seperti peningkatan daya saing daerah, perekonomian, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua Barat.
"Pengambilan keputusan pasti akan mempertimbangkan masukan yang solutif dari semua tokoh demi keberhasilan pembangunan daerah," ujar Ali Baham.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar menilai bahwa forum diskusi antara Forkopimda dengan para tokoh perlu diselenggarakan secara berkala agar dapat menjawab berbagai tantangan dan hambatan dalam pembangunan daerah.
Melalui diskusi lintas elemen, akan melahirkan ide dan gagasan demi mewujudkan Papua Barat yang aman, damai, tenteram dan sejahtera pada masa yang akan datang.
"Pertemuan seperti ini harus diatur jadwal yang rutin, jadi tidak terkesan hanya mengantisipasi satu momentum (pemilu) saja," ujar Harli Siregar.
Menurut dia tingkat kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah harus sejalan dengan visi misi pembangunan, sehingga tindakan kejahatan baik kejahatan konvensional maupun tindak pidana khusus dapat diminimalisasi.
Kejaksaan berkomitmen terus mengedukasi masyarakat dan aparatur pemerintah daerah agar sadar hukum, yang kemudian lebih fokus pada upaya merealisasikan pembangunan untuk kesejahteraan.
"Kejaksaan tidak pernah berhenti menyuarakan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran hukum. Kami terus berikan pendampingan," ujar Harli.
Sebagai informasi, turut hadir dalam forum diskusi tersebut adalah Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Inspektur Jenderal Daniel T Monang Silitonga, Kepala Staf Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari, Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Wakil Ketua IV DPR Papua Barat, Rektor Universitas Papua, dan pemangku kepentingan lainnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023