Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, menginginkan pada tahun 2020 seluruh SMA di daerah tersebut dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Wakil Bupati Teluk Wondama, Paulus Y Indubri di Wasior, Selasa, menyatakan, pemerintah daerah akan memberi dukungan baik berupa anggaran maupun fasilitas kepada semua sekolah agar ke depan UNBK bisa dilaksanakan.
Ia mengutarakan, urusan pendidikan SMA dan SMK kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun demikian, Pemkab Teluk Wondama merasa memiliki kewajiban untuk memastikan kualitas pendidikan di wilayahnya.
"Kewenangan pengelolaan untuk SLTA memang telah dilimpahkan ke provinsi tapi kita kabupaten tetap berkewajiban memberi dukungan untuk memastikan penyelenggaran pendidikan berjalan dengan baik," kata dia.
Menurutnya, siswa/siswa yang kini menempuh pendidikan SMA di daerah tersebut merupakan asset daerah. Untuk itu, Pemkab tidak boleh menutup mata.
"Itulah sebabnya dalam kebijakan anggaran ke depan kita akan menyesuaikan. Kita juga akan berkonsuktasi kepada provinsi maupun pusat agar tidak melanggar aturan,“ ujar Indubri saat meninjau UNBK di SMAN 01 Wondama.
Khusus untuk SMAN 01 Wondama, Indubri berkeinginan pelaksanaan UNBK pada tahun berikutnya bisa lebih baik lagi. Pemda akan mengambil langkah agar keterbatasan komputer yang menjadi kendala bisa diatasi.
“Di SMA 01 Wondama komputer hanya tersedia 60 saja dari total 100 lebih siswa, terpaksa pelaksanaan ujian dibagi dalam 3 sesi. Itulah sebabnya kedepan kita bisa berikan apa yang kita bisa hibah kepada satuan pendidikan. Hibah anggaran kepada satuan pendidikan kalau itu dibolehkan ya Pemda bisa membantu,"ucap orang nomor dua Pemkab Wondama ini.
Indubri berpandangan, melalui komputer pelaksanaan ujian menjadi lebih mudah dan ringan. Sekolah tidak perlu repot-repot menyiapkan banyak hal termasuk memastikan tidak adanya kebocoran soal, kerusakan soal hingga kecurangan yang bisa merusak nama baik sekolah.
“Semua simple, tidak repot. Kalau masih UNPK (ujian nasional pensil dan kertas) kan jangan sampai ada soal yang rusak, jangan sampai ada LJK yang rusak, kita pikir terus ya artinya melibatkan banyak guru mengawas. Kalau UNBK cukup dua (yang mengawas) guru lain di ruangan saja," pungkasnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Wakil Bupati Teluk Wondama, Paulus Y Indubri di Wasior, Selasa, menyatakan, pemerintah daerah akan memberi dukungan baik berupa anggaran maupun fasilitas kepada semua sekolah agar ke depan UNBK bisa dilaksanakan.
Ia mengutarakan, urusan pendidikan SMA dan SMK kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun demikian, Pemkab Teluk Wondama merasa memiliki kewajiban untuk memastikan kualitas pendidikan di wilayahnya.
"Kewenangan pengelolaan untuk SLTA memang telah dilimpahkan ke provinsi tapi kita kabupaten tetap berkewajiban memberi dukungan untuk memastikan penyelenggaran pendidikan berjalan dengan baik," kata dia.
Menurutnya, siswa/siswa yang kini menempuh pendidikan SMA di daerah tersebut merupakan asset daerah. Untuk itu, Pemkab tidak boleh menutup mata.
"Itulah sebabnya dalam kebijakan anggaran ke depan kita akan menyesuaikan. Kita juga akan berkonsuktasi kepada provinsi maupun pusat agar tidak melanggar aturan,“ ujar Indubri saat meninjau UNBK di SMAN 01 Wondama.
Khusus untuk SMAN 01 Wondama, Indubri berkeinginan pelaksanaan UNBK pada tahun berikutnya bisa lebih baik lagi. Pemda akan mengambil langkah agar keterbatasan komputer yang menjadi kendala bisa diatasi.
“Di SMA 01 Wondama komputer hanya tersedia 60 saja dari total 100 lebih siswa, terpaksa pelaksanaan ujian dibagi dalam 3 sesi. Itulah sebabnya kedepan kita bisa berikan apa yang kita bisa hibah kepada satuan pendidikan. Hibah anggaran kepada satuan pendidikan kalau itu dibolehkan ya Pemda bisa membantu,"ucap orang nomor dua Pemkab Wondama ini.
Indubri berpandangan, melalui komputer pelaksanaan ujian menjadi lebih mudah dan ringan. Sekolah tidak perlu repot-repot menyiapkan banyak hal termasuk memastikan tidak adanya kebocoran soal, kerusakan soal hingga kecurangan yang bisa merusak nama baik sekolah.
“Semua simple, tidak repot. Kalau masih UNPK (ujian nasional pensil dan kertas) kan jangan sampai ada soal yang rusak, jangan sampai ada LJK yang rusak, kita pikir terus ya artinya melibatkan banyak guru mengawas. Kalau UNBK cukup dua (yang mengawas) guru lain di ruangan saja," pungkasnya.***
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019