Wasior,(Antara)- Ratusan guru sekolah dasar (SD) di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, hingga kini belum mengikuti sertifikasi profesi guru.
Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Indubri di Wondama, Selasa, mengutarakan, dari 349 guru SD yang berijazah S-1 dan D-IV Kependidikan, baru 13 orang yang telah mengantongi sertifikat mengajar. Sisanya sebanyak 336 orang belum jelas nasibnya.
"Merekapun terancam kehilangan hak untuk berdiri di depan kelas sebagai pengajar, kalau sampai tahun 2019 belum juga mengikuti sertifikasi," kata Indubri
Wakil bupati mendesak Dinas Pendidikan segera mengupayakan sertifikasi guru bagi mereka. Ia menginginkan, seluruhnya mengantongi sertifikat mengajar sebelum tahun 2019.
Steven Mariai, salah seorang pengawas sekolah mengatakan, sebagian besar guru yang belum mengikuti sertifikasi adalah mereka yang bertugas di daerah terpencil dan pedalaman.
Selain minim informasi soal tata cara mengikuti sertifikasi, kesulitan utama yang dihadapi adalah tidak adanya jaringan internet. Rata-rata dari merekapun belum mahir menggunakan aplikasi internet.
“Sementara untuk daftar sertifikasi ini semua harus pakai internet jadi kami mohon untuk di Papua diberikan kebijakan khusus, “ kata Mariai kepada Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan James Modow yang hadir sebagai narasumber.
Terkait itu James menyarankan para guru yang belum mengikuti sertifikasi profesi agar mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).
“Untuk guru yang belum sertifikasi bisa ikut PPG di Jayapura selama 2 tahun, “ ujar James. Adapun soal batas waktu sertifikasi guru yang berakhir pada 2019, menurut James, kemungkinan akan diperpanjang.
“Kita sedang mendorong agar batas waktunya diperpanjang. Pokoknya sampai tuntas semua dulu, “ katanya lagi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Indubri di Wondama, Selasa, mengutarakan, dari 349 guru SD yang berijazah S-1 dan D-IV Kependidikan, baru 13 orang yang telah mengantongi sertifikat mengajar. Sisanya sebanyak 336 orang belum jelas nasibnya.
"Merekapun terancam kehilangan hak untuk berdiri di depan kelas sebagai pengajar, kalau sampai tahun 2019 belum juga mengikuti sertifikasi," kata Indubri
Wakil bupati mendesak Dinas Pendidikan segera mengupayakan sertifikasi guru bagi mereka. Ia menginginkan, seluruhnya mengantongi sertifikat mengajar sebelum tahun 2019.
Steven Mariai, salah seorang pengawas sekolah mengatakan, sebagian besar guru yang belum mengikuti sertifikasi adalah mereka yang bertugas di daerah terpencil dan pedalaman.
Selain minim informasi soal tata cara mengikuti sertifikasi, kesulitan utama yang dihadapi adalah tidak adanya jaringan internet. Rata-rata dari merekapun belum mahir menggunakan aplikasi internet.
“Sementara untuk daftar sertifikasi ini semua harus pakai internet jadi kami mohon untuk di Papua diberikan kebijakan khusus, “ kata Mariai kepada Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan James Modow yang hadir sebagai narasumber.
Terkait itu James menyarankan para guru yang belum mengikuti sertifikasi profesi agar mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).
“Untuk guru yang belum sertifikasi bisa ikut PPG di Jayapura selama 2 tahun, “ ujar James. Adapun soal batas waktu sertifikasi guru yang berakhir pada 2019, menurut James, kemungkinan akan diperpanjang.
“Kita sedang mendorong agar batas waktunya diperpanjang. Pokoknya sampai tuntas semua dulu, “ katanya lagi.(*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017