Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat tahun 2019 menyepakati sebanyak 450 program serta 2001 kegiatan untuk dilaksanakan tahun 2020.
Untuk melaksanakan program sebanyak itu pemerintah daerah membutuhkan anggaran sekitar Rp.2,8 triliun.
"Dengan kemampuan APBD yang masih terbatas, rasanya sulit untuk melaksanakan program sebanyak itu. Tidak semua bisa diakomodir pemerintah Kabupaten Teluk Wondama," kata Sekretaris Daerah Denny Simbar di Wasior, Kamis.
Denny memastikan, program dan kegiatan yang tidak masuk dalam skala prioritas akan dipending atau bahkan dicoret.
APBD Teluk Wondama tahun anggaran 2019 baru mencapai Rp. 900 miliar. Kalau pun tahun 2020 bisa naik mencapai Rp.1 triliun Pemkab Wondama belum bisa membiayai semua kegiatan.
“Jadi akan dilihat betul program mana yang mendukung visi misi kepala daerah, program prioritas daerah. Kalau ada program yang tidak mendukung kemungkinan besar akan terdegradasi," kata Simbar.
Sekda juga mengingatkan, tahun depan Pemkab Wondama akan mulai menerapkan perencanaan berbasis online yakni e-Planning dan e-Budgeting. Itu artinya tidak boleh ada lagi program dan kegiatan yang dimasukan di tengah jalan atau setelah Musrenbang.
“Tahun 2020 penganggaran harus berbasis IPM (Indeks Pembangunan Manusia), jadi OPD yang berkontribusi untuk IPM memang harus mendapat anggaran lebih," imbuh Simbar.
Pada pembukaan Musrenbang, Wakil Bupati Paulus Indubri mengingatkan semua pimpinan OPD agar merancang program dan kegiatan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dengan prinsip uang mengikuti program.
Ini dilakukan agar seluruh anggaran terserap pada program, sehingga tidak ada dana yang terbuang percuma. OPD diminta serius dalam menyusun perencanaan.***
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Untuk melaksanakan program sebanyak itu pemerintah daerah membutuhkan anggaran sekitar Rp.2,8 triliun.
"Dengan kemampuan APBD yang masih terbatas, rasanya sulit untuk melaksanakan program sebanyak itu. Tidak semua bisa diakomodir pemerintah Kabupaten Teluk Wondama," kata Sekretaris Daerah Denny Simbar di Wasior, Kamis.
Denny memastikan, program dan kegiatan yang tidak masuk dalam skala prioritas akan dipending atau bahkan dicoret.
APBD Teluk Wondama tahun anggaran 2019 baru mencapai Rp. 900 miliar. Kalau pun tahun 2020 bisa naik mencapai Rp.1 triliun Pemkab Wondama belum bisa membiayai semua kegiatan.
“Jadi akan dilihat betul program mana yang mendukung visi misi kepala daerah, program prioritas daerah. Kalau ada program yang tidak mendukung kemungkinan besar akan terdegradasi," kata Simbar.
Sekda juga mengingatkan, tahun depan Pemkab Wondama akan mulai menerapkan perencanaan berbasis online yakni e-Planning dan e-Budgeting. Itu artinya tidak boleh ada lagi program dan kegiatan yang dimasukan di tengah jalan atau setelah Musrenbang.
“Tahun 2020 penganggaran harus berbasis IPM (Indeks Pembangunan Manusia), jadi OPD yang berkontribusi untuk IPM memang harus mendapat anggaran lebih," imbuh Simbar.
Pada pembukaan Musrenbang, Wakil Bupati Paulus Indubri mengingatkan semua pimpinan OPD agar merancang program dan kegiatan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dengan prinsip uang mengikuti program.
Ini dilakukan agar seluruh anggaran terserap pada program, sehingga tidak ada dana yang terbuang percuma. OPD diminta serius dalam menyusun perencanaan.***
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019