Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendukung Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) karena berorientasi untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah setempat.
"Program PAITUA ini sebagai salah satu upaya strategis pemerintah menanggulangi angka kemiskinan," jelas Wapres saat meluncurkan Program PAITUA di Stadion Wombik bertepatan dengan peletakan batu pertama pembangunan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya, Senin.
Wapres mengakui bahwa persoalan hari tua menjadi momok dan sumber ketidaksejahteraan, sehingga program yang digagas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sangatlah tepat dan efektif.
"Jadi ini satu solusi tepat yang telah disiapkan pemerintah setempat," kata Wapres.
Satu catatan dari Wapres terhadap sumber pendanaan program ini yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat adalah memastikan realisasi anggaran tersebut harus benar-benar tepat sasaran.
"Karena pendanaan program PAITUA bersumber dari dana Otsus maka harus dipastikan dana itu terserap dengan baik dan tepat sasaran," pesan Wapres.
Wapres menilai, implementasi dana Otsus yang diberikan dalam bentuk Program PAITUA tersebut dipandang tepat, karena merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan di wilayah itu.
Wapres berharap realisasi dana PAITUA ini dapat bersinergi dengan program pemerintah dalam memberantas kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem dengan merujuk pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Nanti diintegrasikan dengan program Pemerintah dan menggunakan data yang lebih tepat, yaitu P3KE mengenai masalah pelayanan yang mencakup kemiskinan yang ekstrem. Itu sudah terintegrasi nantinya data itu," kata Wapres.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menjelaskan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 16,91 persen.
"Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional 9,54 persen," jelas Musa'ad.
Salah satu faktor yang berkontribusi pada angka tersebut adalah rendahnya ekonomi kelompok lansia.
"Jumlah pendudukan lanjut usia di atas 65 tahun di Provinsi Papua Barat Daya adalah 24,759 orang atau 3,99 persen total penduduk Papua Barat Daya yang berjumlah 639.164 orang," beber Musa'ad.
Berdasarkan status ekonomi, kata dia, sekitar sepertiga dari pendudukan lansia 65 tahun ke atas di Provinsi Papua Barat Daya berada pada kondisi ekonomi rendah, yang diukur melalui indikator kelompok pengeluaran penduduk.
"PAITUA menyediakan bantuan tunai kepada lanjut usia untuk meningkatkan pendapatan per kapita kelompok penduduk tersebut," ungkap Musa'ad.
Bantuan tunai ini, sebesar Rp250 ribu per orang per bulan, yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten dan kota.
"Jadi ini program kolaborasi, pemerintah provinsi tanggung Rp150 ribu, kabupaten dan kota tanggung Rp100 ribu, sehingga total Rp250 ribu per orang yang diterima setiap bulan," kata Musa'ad menjelaskan.
Provinsi Papua Barat Daya telah menyiapkan dana PAITUA untuk tahun ini senilai Rp40 miliar yang akan disalurkan mulai bulan Juli 2023.
"Jadi terhitung program ini sudah berjalan pada Juli 2023 ini, dan kita masih memantapkan data secara pasti penerima. Jadi kalau data sudah dianggap mantap pada bulan Agustus atau Desember 2023, maka akan dihitung penyaluran dana tersebut mulai dari bulan Juli 2023," kata Penjabat Gubernur Musa'ad.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wapres dukung Program PAITUA berorientasi turunkan kemiskinan
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Program PAITUA ini sebagai salah satu upaya strategis pemerintah menanggulangi angka kemiskinan," jelas Wapres saat meluncurkan Program PAITUA di Stadion Wombik bertepatan dengan peletakan batu pertama pembangunan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya, Senin.
Wapres mengakui bahwa persoalan hari tua menjadi momok dan sumber ketidaksejahteraan, sehingga program yang digagas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sangatlah tepat dan efektif.
"Jadi ini satu solusi tepat yang telah disiapkan pemerintah setempat," kata Wapres.
Satu catatan dari Wapres terhadap sumber pendanaan program ini yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat adalah memastikan realisasi anggaran tersebut harus benar-benar tepat sasaran.
"Karena pendanaan program PAITUA bersumber dari dana Otsus maka harus dipastikan dana itu terserap dengan baik dan tepat sasaran," pesan Wapres.
Wapres menilai, implementasi dana Otsus yang diberikan dalam bentuk Program PAITUA tersebut dipandang tepat, karena merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan di wilayah itu.
Wapres berharap realisasi dana PAITUA ini dapat bersinergi dengan program pemerintah dalam memberantas kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem dengan merujuk pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Nanti diintegrasikan dengan program Pemerintah dan menggunakan data yang lebih tepat, yaitu P3KE mengenai masalah pelayanan yang mencakup kemiskinan yang ekstrem. Itu sudah terintegrasi nantinya data itu," kata Wapres.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menjelaskan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 16,91 persen.
"Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional 9,54 persen," jelas Musa'ad.
Salah satu faktor yang berkontribusi pada angka tersebut adalah rendahnya ekonomi kelompok lansia.
"Jumlah pendudukan lanjut usia di atas 65 tahun di Provinsi Papua Barat Daya adalah 24,759 orang atau 3,99 persen total penduduk Papua Barat Daya yang berjumlah 639.164 orang," beber Musa'ad.
Berdasarkan status ekonomi, kata dia, sekitar sepertiga dari pendudukan lansia 65 tahun ke atas di Provinsi Papua Barat Daya berada pada kondisi ekonomi rendah, yang diukur melalui indikator kelompok pengeluaran penduduk.
"PAITUA menyediakan bantuan tunai kepada lanjut usia untuk meningkatkan pendapatan per kapita kelompok penduduk tersebut," ungkap Musa'ad.
Bantuan tunai ini, sebesar Rp250 ribu per orang per bulan, yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten dan kota.
"Jadi ini program kolaborasi, pemerintah provinsi tanggung Rp150 ribu, kabupaten dan kota tanggung Rp100 ribu, sehingga total Rp250 ribu per orang yang diterima setiap bulan," kata Musa'ad menjelaskan.
Provinsi Papua Barat Daya telah menyiapkan dana PAITUA untuk tahun ini senilai Rp40 miliar yang akan disalurkan mulai bulan Juli 2023.
"Jadi terhitung program ini sudah berjalan pada Juli 2023 ini, dan kita masih memantapkan data secara pasti penerima. Jadi kalau data sudah dianggap mantap pada bulan Agustus atau Desember 2023, maka akan dihitung penyaluran dana tersebut mulai dari bulan Juli 2023," kata Penjabat Gubernur Musa'ad.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wapres dukung Program PAITUA berorientasi turunkan kemiskinan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023