Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, memastikan stok minyak goreng bersubsidi merk MinyaKita aman di setiap distributor yang ada di wilayah itu.
Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong Thamrin Tajuddin di Sorong, Kamis, menjelaskan pemerintah daerah sudah melakukan pengecekan ke pasar tradisional Remu dan sejumlah distributor melalui kegiatan inspeksi mendadak terkait kekosongan MinyaKita.
"MinyaKita mengalami keterlambatan pengiriman ke distributor sehingga mengalami kekosongan sesaat," jelas Thamrin Tajuddin.
Ia menyarankan supaya rantai distribusi subsidi ke distributor harus diperbaiki supaya tidak mengalami kondisi seperti ini.
Karena, minyak goreng subsidi ini sangat dibutuhkan masyarakat sehingga ketika sesaat mengalami keterlambatan pengiriman saja, maka akan berimbas kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi secara baik dan maksimal.
"Saya pikir ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak Bulog dan distributor bagaimana caranya supaya pengiriman minyak goreng ini tidak mengalami keterlambatan," jelasnya.
Selain itu, Thamrin pun menyoroti soal harga jual MinyaKita yang seharusnya hanya Rp14.000 per liter.
Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2023 tertuang jelas tentang pedoman penjualan minyak goreng rakyat harus memperhatikan harga eceran tertinggi (HET).
"Sehingga jika ada distributor menjual MinyaKita dengan harga tinggi maka akan diberikan sanksi," tegas Thamrin.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong Thamrin Tajuddin di Sorong, Kamis, menjelaskan pemerintah daerah sudah melakukan pengecekan ke pasar tradisional Remu dan sejumlah distributor melalui kegiatan inspeksi mendadak terkait kekosongan MinyaKita.
"MinyaKita mengalami keterlambatan pengiriman ke distributor sehingga mengalami kekosongan sesaat," jelas Thamrin Tajuddin.
Ia menyarankan supaya rantai distribusi subsidi ke distributor harus diperbaiki supaya tidak mengalami kondisi seperti ini.
Karena, minyak goreng subsidi ini sangat dibutuhkan masyarakat sehingga ketika sesaat mengalami keterlambatan pengiriman saja, maka akan berimbas kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi secara baik dan maksimal.
"Saya pikir ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak Bulog dan distributor bagaimana caranya supaya pengiriman minyak goreng ini tidak mengalami keterlambatan," jelasnya.
Selain itu, Thamrin pun menyoroti soal harga jual MinyaKita yang seharusnya hanya Rp14.000 per liter.
Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2023 tertuang jelas tentang pedoman penjualan minyak goreng rakyat harus memperhatikan harga eceran tertinggi (HET).
"Sehingga jika ada distributor menjual MinyaKita dengan harga tinggi maka akan diberikan sanksi," tegas Thamrin.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023