Manokwari,(Antaranews Papual Barat)Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) optimistis pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Provinsi Papua Barat akan berlangsung dengan aman.
Ketua Tim Deputi 1 Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Wawan Kustiawan usai bertemu dengan Wakil Gubernur Papua Barat di Manokwari, Kamis, menyatakan, Papua Barat masuk dalam daftar rawan satu pada pemilihan presiden dan legislatif April mendatang.
"Dalam catatan Bawaslu RI, Provinsi Papua Barat indeks kerawanannya pemilu sangat tinggi yakni 52,83 persen. Makanya kami diutus untuk meninjau langsung situasi dan kesiapan di Papua Barat," kata Wawan.
Selain Pemprov, sehari sebelumnya Tim Diputi I Kemenkopolhukam berkunjung ke Mapolda Papua Barat serta Kodam XVIII/ Kasuari di Manokwari. Hal ini untuk memastikan kesiapan pengamanan yang akan dilaksanakan dua institusi tersebut.
Berdasarkan data dan informasi yang diterima dari Polda, Kodam serta pemerintah provinsi, lanjut Wawan menilai, Papua Barat sudah sangat siap melaksanakan pesta Demokrasi. Sejumlah sekenario pengamanan pun telah disiapkan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas selama Pemilu berlangsung.
“Setelah saya lihat semuanya, saya yakin bahwa rawan satu tidak akan terjadi dengan adanya kesiapan dari Polda Papua Barat, Kodam XVIII/ Kasuari dan Pemerintah Daerah yang membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga Kamtimbas," ujarnya.
Menurutnya, kategori rawan satu yang disematkan kepada Papua Barat pada Pemilu 2019 ini berdasarkan beberapa indikator, diantaranya konflik pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2016 lalu. Sengketa ibukota Kabupaten Maybrat yang berimbas pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) kala itu, juga menjadi salah satu indikator tersebut.
Ia berharap, seluruh elemen di provinsi tersebut mengantisipasi segala bentuk potensi yang dapat mengganggu keamanan.
"Surat suara Pileh ini nanti tidak menggunakan foto, hanya nama Caleg. Ini harus diantisipasi, harapanya ini tidak menghambat bahkan menimbulkan konflik diantara masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di daerah pedalaman," sebut Wawan lagi.
Pihaknya mengharap penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu melihat point ini. Model surat suara diharapkan tidak menjadi pemicu gangguan Kamtibmas.
Wakil Gubernur Mohammad Lakotani menyebutkan, Papua Barat sudah punya cukup pengalaman dalam melaksanakan Pemilu. Ia juga optimistis Papua Barat aman dalam melaksanakan pesta demokrasi tahun ini.
"Pada Pilkada waktu itu Papua Barat juga masuk dalam kategori rawan satu. Puji Tuhan, berkat kerjasama semua pihak baik Kepilisian, TNI, penyelenggara Pemilu, dan elemen lainya kita bisa membalikan situasi menjadi aman satu," kata Lakotani.
Dalam kunjungan Deputi 1 Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, ia pun memaparkan situasi terkini terkait keamanan, pelayanan pemerintahan serta stabilitas daerah menjelang Pemilu.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Ketua Tim Deputi 1 Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Wawan Kustiawan usai bertemu dengan Wakil Gubernur Papua Barat di Manokwari, Kamis, menyatakan, Papua Barat masuk dalam daftar rawan satu pada pemilihan presiden dan legislatif April mendatang.
"Dalam catatan Bawaslu RI, Provinsi Papua Barat indeks kerawanannya pemilu sangat tinggi yakni 52,83 persen. Makanya kami diutus untuk meninjau langsung situasi dan kesiapan di Papua Barat," kata Wawan.
Selain Pemprov, sehari sebelumnya Tim Diputi I Kemenkopolhukam berkunjung ke Mapolda Papua Barat serta Kodam XVIII/ Kasuari di Manokwari. Hal ini untuk memastikan kesiapan pengamanan yang akan dilaksanakan dua institusi tersebut.
Berdasarkan data dan informasi yang diterima dari Polda, Kodam serta pemerintah provinsi, lanjut Wawan menilai, Papua Barat sudah sangat siap melaksanakan pesta Demokrasi. Sejumlah sekenario pengamanan pun telah disiapkan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas selama Pemilu berlangsung.
“Setelah saya lihat semuanya, saya yakin bahwa rawan satu tidak akan terjadi dengan adanya kesiapan dari Polda Papua Barat, Kodam XVIII/ Kasuari dan Pemerintah Daerah yang membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga Kamtimbas," ujarnya.
Menurutnya, kategori rawan satu yang disematkan kepada Papua Barat pada Pemilu 2019 ini berdasarkan beberapa indikator, diantaranya konflik pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2016 lalu. Sengketa ibukota Kabupaten Maybrat yang berimbas pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) kala itu, juga menjadi salah satu indikator tersebut.
Ia berharap, seluruh elemen di provinsi tersebut mengantisipasi segala bentuk potensi yang dapat mengganggu keamanan.
"Surat suara Pileh ini nanti tidak menggunakan foto, hanya nama Caleg. Ini harus diantisipasi, harapanya ini tidak menghambat bahkan menimbulkan konflik diantara masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di daerah pedalaman," sebut Wawan lagi.
Pihaknya mengharap penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu melihat point ini. Model surat suara diharapkan tidak menjadi pemicu gangguan Kamtibmas.
Wakil Gubernur Mohammad Lakotani menyebutkan, Papua Barat sudah punya cukup pengalaman dalam melaksanakan Pemilu. Ia juga optimistis Papua Barat aman dalam melaksanakan pesta demokrasi tahun ini.
"Pada Pilkada waktu itu Papua Barat juga masuk dalam kategori rawan satu. Puji Tuhan, berkat kerjasama semua pihak baik Kepilisian, TNI, penyelenggara Pemilu, dan elemen lainya kita bisa membalikan situasi menjadi aman satu," kata Lakotani.
Dalam kunjungan Deputi 1 Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, ia pun memaparkan situasi terkini terkait keamanan, pelayanan pemerintahan serta stabilitas daerah menjelang Pemilu.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019