Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat melaporkan daerahnya masih kekurangan tenaga guru sebanyak 313 orang untuk mengisi kekosongan di lingkup pendidikan jenjang SD dan SMP.
Kepala DPPOK Teluk Wondama Jonatan Sembiring di Wasior, Jumat, mengatakan sebagian besar tenaga guru yang masih kurang itu untuk guru mata pelajaran.
Jumlah kekurangan guru itu belum termasuk kebutuhan guru untuk jenjang SMA/SMK yang rencananya akan dikembalikan pengelolaannya oleh Pemprov Papua Barat ke ke kabupaten/kota mulai tahun depan.
"Artinya semua sekolah di Kabupaten Teluk Wondama rata-rata kekurangan tiga sampai empat orang guru dari standar yang sudah ditetapkan," kata Sembiring.
Sembiring menegaskan Pemkab Teluk Wondama tidak tinggal diam atau membiarkan kondisi itu terus berlanjut.
Ada beberapa alternatif yang telah dibuat untuk bisa mengatasi persoalan kekurangan guru dalam waktu relatif cepat, salah satunya mendatangkan tenaga guru dari luar daerah. Namun belajar dari pengalaman sebelumnya, hal itu juga ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan kekurangan guru di Teluk Wondama.
Pemkab Teluk Wondama dalam periode pemerintahan sebelumnya pernah mendatangkan guru dari sejumlah daerah di luar Papua, diantaranya dari Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan Masohi, Provinsi Maluku.
Sayangnya, para guru dari luar daerah itu ternyata tidak bertahan lama di Wondama.
Mereka memilih kembali ke tempat asalnya setelah resmi diangkat menjadi PNS.
Beberapa diantaranya bahkan telah mendapatkan sertifikasi yang seluruhnya dibiayai dengan APBD Kabupaten Teluk Wondama.
"Karena mereka hanya datang untuk dapat NIP dan mengurus sertifikasi dan setelah itu mereka pulang ke kampung halaman asal sehingga kekurangan guru ini masih terjadi sampai saat ini," ucap Sembiring.
Belajar dari pengalaman tersebut, menurut dia, kebijakan yang ditempuh Pemkab Teluk Wondama saat ini adalah melakukan kerja sama dengan salah satu Perguruan Tinggi di Papua Barat untuk menyekolahkan putera-puteri Wondama yang siap menjadi guru.
Perguruan tinggi dimaksud yaitu Universitas Muhamadiyah (Unimuda) Sorong, dimana sebanyak 400 mahasiswa-mahasiswi asal Teluk Wondama saat ini sedang menuntut ilmu untuk menjadi guru.
Kerja sama itu menghabiskan anggaran daerah yang tidak sedikit yakni mencapai lebih dari Rp28 miliar.
"Tujuannya untuk menyiapkan SDM di Teluk Wondama, putera-puteri Wondama untuk mengisi kekurangan guru yang ada saat ini. Jadi Pemda tidak tinggal diam. Kebijakan itu walaupun itu mahal tapi Pemda harus lakukan untuk mengatasi persoalan kekurangan guru," kata mantan Kepala SMAN 01 Wondama itu.
Selain masalah kekurangan guru, hal lain yang cukup mengganggu upaya peningkatan kualitas pendidikan di Teluk Wondama yaitu ketersediaan sarana prasarana (sarpras) pendidikan yang belum memadai alias masih sangat terbatas.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Disdik Wondama masih kekurangan 313 guru SD-SMP
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Kepala DPPOK Teluk Wondama Jonatan Sembiring di Wasior, Jumat, mengatakan sebagian besar tenaga guru yang masih kurang itu untuk guru mata pelajaran.
Jumlah kekurangan guru itu belum termasuk kebutuhan guru untuk jenjang SMA/SMK yang rencananya akan dikembalikan pengelolaannya oleh Pemprov Papua Barat ke ke kabupaten/kota mulai tahun depan.
"Artinya semua sekolah di Kabupaten Teluk Wondama rata-rata kekurangan tiga sampai empat orang guru dari standar yang sudah ditetapkan," kata Sembiring.
Sembiring menegaskan Pemkab Teluk Wondama tidak tinggal diam atau membiarkan kondisi itu terus berlanjut.
Ada beberapa alternatif yang telah dibuat untuk bisa mengatasi persoalan kekurangan guru dalam waktu relatif cepat, salah satunya mendatangkan tenaga guru dari luar daerah. Namun belajar dari pengalaman sebelumnya, hal itu juga ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan kekurangan guru di Teluk Wondama.
Pemkab Teluk Wondama dalam periode pemerintahan sebelumnya pernah mendatangkan guru dari sejumlah daerah di luar Papua, diantaranya dari Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan Masohi, Provinsi Maluku.
Sayangnya, para guru dari luar daerah itu ternyata tidak bertahan lama di Wondama.
Mereka memilih kembali ke tempat asalnya setelah resmi diangkat menjadi PNS.
Beberapa diantaranya bahkan telah mendapatkan sertifikasi yang seluruhnya dibiayai dengan APBD Kabupaten Teluk Wondama.
"Karena mereka hanya datang untuk dapat NIP dan mengurus sertifikasi dan setelah itu mereka pulang ke kampung halaman asal sehingga kekurangan guru ini masih terjadi sampai saat ini," ucap Sembiring.
Belajar dari pengalaman tersebut, menurut dia, kebijakan yang ditempuh Pemkab Teluk Wondama saat ini adalah melakukan kerja sama dengan salah satu Perguruan Tinggi di Papua Barat untuk menyekolahkan putera-puteri Wondama yang siap menjadi guru.
Perguruan tinggi dimaksud yaitu Universitas Muhamadiyah (Unimuda) Sorong, dimana sebanyak 400 mahasiswa-mahasiswi asal Teluk Wondama saat ini sedang menuntut ilmu untuk menjadi guru.
Kerja sama itu menghabiskan anggaran daerah yang tidak sedikit yakni mencapai lebih dari Rp28 miliar.
"Tujuannya untuk menyiapkan SDM di Teluk Wondama, putera-puteri Wondama untuk mengisi kekurangan guru yang ada saat ini. Jadi Pemda tidak tinggal diam. Kebijakan itu walaupun itu mahal tapi Pemda harus lakukan untuk mengatasi persoalan kekurangan guru," kata mantan Kepala SMAN 01 Wondama itu.
Selain masalah kekurangan guru, hal lain yang cukup mengganggu upaya peningkatan kualitas pendidikan di Teluk Wondama yaitu ketersediaan sarana prasarana (sarpras) pendidikan yang belum memadai alias masih sangat terbatas.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Disdik Wondama masih kekurangan 313 guru SD-SMP
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022