Sorong, 31/1 (ANTARA News) - Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan, masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua komponen, guna membebaskan predikat sebagai kota terkotor.
"Kota Sorong menurut penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah kota terkotor di Indonesia. Entah apa tolok ukur mereka, mari masalah sampah jangan hanya tugas pemerintah tetapi semua pihak," kata Wali Kota di Sorong, Kamis.
Dia berharap, masyarakat terlibat dalam mengatasi masalah sampah di lingkungan masing-masing, tidak hanya menyoroti pemerintah daerah mengingat pemerintah punya keterbatasan armada dan petugas kebersihan.
Ia mengatakan, masyarakat harus meningkatkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya, tepat waktu, dan kesadaran membayar retribusi sampah.
Menurut dia, Kota Sorong belum layak ikut penilaian Adipura karena belum memadai ruangan terbuka hijau dan masih terbatas infrastruktur dasar penunjang kebersihan kota.
"Kami tidak pernah mengusulkan Kota Sorong untuk dinilai oleh tim Adipura, tapi tiba-tiba diumumkan sebagai kota terkotor di Indonesia dan patut dipertanyakan siapa yang mendaftarkan Sorong untuk ikut dalam penilaian Adipura tersebut," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah Kota Sorong memiliki keterbatasan anggaran untuk menangani sampah. Selain itu, ada keterbatasan ruang untuk tempat penampungan sementara sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir.
Lambert juga menyinggung kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan daerah masih minim. Kesadaran membayar retribusi sampah minim pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
"Kota Sorong menurut penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah kota terkotor di Indonesia. Entah apa tolok ukur mereka, mari masalah sampah jangan hanya tugas pemerintah tetapi semua pihak," kata Wali Kota di Sorong, Kamis.
Dia berharap, masyarakat terlibat dalam mengatasi masalah sampah di lingkungan masing-masing, tidak hanya menyoroti pemerintah daerah mengingat pemerintah punya keterbatasan armada dan petugas kebersihan.
Ia mengatakan, masyarakat harus meningkatkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya, tepat waktu, dan kesadaran membayar retribusi sampah.
Menurut dia, Kota Sorong belum layak ikut penilaian Adipura karena belum memadai ruangan terbuka hijau dan masih terbatas infrastruktur dasar penunjang kebersihan kota.
"Kami tidak pernah mengusulkan Kota Sorong untuk dinilai oleh tim Adipura, tapi tiba-tiba diumumkan sebagai kota terkotor di Indonesia dan patut dipertanyakan siapa yang mendaftarkan Sorong untuk ikut dalam penilaian Adipura tersebut," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah Kota Sorong memiliki keterbatasan anggaran untuk menangani sampah. Selain itu, ada keterbatasan ruang untuk tempat penampungan sementara sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir.
Lambert juga menyinggung kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan daerah masih minim. Kesadaran membayar retribusi sampah minim pula.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019