Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat dalam waktu dekat segera mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk pengendalian inflasi pangan di daerah.
Deputi Perwakilan BI Papua Barat Eko Listiyono di Manokwari, Selasa, menyebutkan bahwa program GNPIP digagas untuk mengoptimalkan peran pemerintah dan lapisan masyarakat bersama dalam pengendalian inflasi pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Dalam program ini selain peran serta pemerintah dalam pengawasan, masyarakat juga memiliki peran sebagai pelaku pengendalian inflasi," kata Eko.
Pihak BI dan TPID Papua Barat nantinya, ujar dia, akan mendorong pengembangan budidaya pertanian perkotaan dengan menanam cabai di lahan pekarangan.
Menurut dia, upaya pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat.
Hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk menekan laju inflasi, diantaranya yaitu bijak berbelanja, gerakan hemat energi dengan memilih mode transportasi yang ramah lingkungan, dan juga gerakan tanam hortikultura keluarga di pekarangan.
Eko menyebut bijak berbelanja yaitu berupa perencanaan yang baik dalam berbelanja sesuai kebutuhan, dengan melakukan perbandingan harga demi memperoleh harga terbaik.
Program GNPIP dilakukan untuk meminimalkan dampak tidak langsung dari kenaikan harga BBM, yang diprediksi akan memicu kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan.
Sebagaimana diketahui, pada Sabtu (4/9) lalu pemerintah mengumumkan penyesuaian harga BBM.
BBM Pertalite mengalami penyesuaian harga sebesar 30,7 persen dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar mengalami penyesuaian harga sebesar 32,04 persen dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax mengalami penyesuaian harga sebesar 16 persen dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Deputi Perwakilan BI Papua Barat Eko Listiyono di Manokwari, Selasa, menyebutkan bahwa program GNPIP digagas untuk mengoptimalkan peran pemerintah dan lapisan masyarakat bersama dalam pengendalian inflasi pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Dalam program ini selain peran serta pemerintah dalam pengawasan, masyarakat juga memiliki peran sebagai pelaku pengendalian inflasi," kata Eko.
Pihak BI dan TPID Papua Barat nantinya, ujar dia, akan mendorong pengembangan budidaya pertanian perkotaan dengan menanam cabai di lahan pekarangan.
Menurut dia, upaya pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat.
Hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk menekan laju inflasi, diantaranya yaitu bijak berbelanja, gerakan hemat energi dengan memilih mode transportasi yang ramah lingkungan, dan juga gerakan tanam hortikultura keluarga di pekarangan.
Eko menyebut bijak berbelanja yaitu berupa perencanaan yang baik dalam berbelanja sesuai kebutuhan, dengan melakukan perbandingan harga demi memperoleh harga terbaik.
Program GNPIP dilakukan untuk meminimalkan dampak tidak langsung dari kenaikan harga BBM, yang diprediksi akan memicu kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan.
Sebagaimana diketahui, pada Sabtu (4/9) lalu pemerintah mengumumkan penyesuaian harga BBM.
BBM Pertalite mengalami penyesuaian harga sebesar 30,7 persen dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar mengalami penyesuaian harga sebesar 32,04 persen dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax mengalami penyesuaian harga sebesar 16 persen dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022