Manokwari, (Antara Papua Barat)-Pemerintah Provinsi Papua Barat menerapkan peringkat pengelolaan keuangan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Papua Barat Abia Ullu di Manokwari, Jumat, mengatakan, peringkat pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016 akan diumumkan secara terbuka pada, Senin(20/2).
Dia menyebutkan, SKPD yang memperoleh penilaian buruk atas pengelolaan anggaran akan diberi peringatan, agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran masing-masing.
"Kita akan beri Worning, yang laporan pengelolaan keuanganya buruk, harus berkomitmen untuk memperbaiki," katanya.
Dia mengutarakan, pengelolaan keuangan Pemprov Papua Barat tahun 2015 memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pengelolaanya.
Abia mengingatkan, seluruh pengelolaan keuangan wajib mengacu pada aturan pengelolaan keuangan. Pihaknya tak ingin, SKPD berurusan dengan aparat penegak hukum.
"Dalam sistem pelaporan keuangan, Papua Barat sudah agak bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Harus terus ditingkatkan, terutama terkait kualitas penggunaan anggaran tersebut," sebutnya.
Bahkan, lanjutnya, Papua Barat mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani atas penerapan sistem pelaporan berbasis akrual pada anggaran tahun 2015.
"Kita sudah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Artinya semangat itu harus kita jaga agar pengelolaan anggaran tahun 2016 lebih baik dari sisi kemanfaatan maupun sistem pelaporanya," ujarnya lagi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Papua Barat Abia Ullu di Manokwari, Jumat, mengatakan, peringkat pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016 akan diumumkan secara terbuka pada, Senin(20/2).
Dia menyebutkan, SKPD yang memperoleh penilaian buruk atas pengelolaan anggaran akan diberi peringatan, agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran masing-masing.
"Kita akan beri Worning, yang laporan pengelolaan keuanganya buruk, harus berkomitmen untuk memperbaiki," katanya.
Dia mengutarakan, pengelolaan keuangan Pemprov Papua Barat tahun 2015 memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pengelolaanya.
Abia mengingatkan, seluruh pengelolaan keuangan wajib mengacu pada aturan pengelolaan keuangan. Pihaknya tak ingin, SKPD berurusan dengan aparat penegak hukum.
"Dalam sistem pelaporan keuangan, Papua Barat sudah agak bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Harus terus ditingkatkan, terutama terkait kualitas penggunaan anggaran tersebut," sebutnya.
Bahkan, lanjutnya, Papua Barat mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani atas penerapan sistem pelaporan berbasis akrual pada anggaran tahun 2015.
"Kita sudah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Artinya semangat itu harus kita jaga agar pengelolaan anggaran tahun 2016 lebih baik dari sisi kemanfaatan maupun sistem pelaporanya," ujarnya lagi.(*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017