Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua sedang mengkaji keberlanjutan kucuran dana otonomi khusus (Otsus) dari pemerintah pusat kepada dia daerah ini.
Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan di Manokwari, Senin, mengatakan program dana Otsus bagi Papua dan Papua Barat akan berakhir pada tahun 2021. Saat ini tim sedang mengkaji tentang kebijakan baru pengganti dana Otsus.
"Entah apa namanya, yang pasti kita sedang mengkaji agar pusat bisa melanjutkan program dana Otsus. Kami mempercayakan pengkajiannya kepada Yayasan Kompak, hasil kajiannya akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat," sebut Sekda.
Menurutnya, Pemprov Papua Barat masih membutuhkan dukungan pusat untuk mempercepat pembangunan. Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut harus terus dipacu untuk mengejar ketertinggalan.
"IPM (indeks pembangunan manusia) kita masih cukup rendah. Dukungan pusat melalui dana Otsus sangat besar," sebutnya lagi.
Pengkajian dana Otsus, lanjut Nataniel, merupakan petunjuk Kementerian Dalama Negeri dan Kementerian Keuangan. Selain merumuskan skema kebijakan baru, tim juga mengkaji pelaksanaan dana Otsus di dua provinsi ini.
"Tim akan menelusuri sejauh mana efektuvitas dana Otsus selama ini. Kelemahanya dimana itu yang akan diperbaiki, sehingga untuk alokasi dana pengganti dana Otsus ini bisa lebih baik lagi," sebut Nataniel.
Ia menjelaskan, Papua Barat memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah diantaranya potensi pertambangan. Kewenangan atau urusan dalam pengelolaanya berada di pemerintah pusat.
Dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan SDA tersebut, Daerah hanya memperoleh imbalan berupa dana bagi hasil. Disisi lain, beban daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sangat besar.
"Untuk itu, kita butuh peran pusat. Masih banyak pekerjaan yang harus kita laksanakan, dari infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan di Manokwari, Senin, mengatakan program dana Otsus bagi Papua dan Papua Barat akan berakhir pada tahun 2021. Saat ini tim sedang mengkaji tentang kebijakan baru pengganti dana Otsus.
"Entah apa namanya, yang pasti kita sedang mengkaji agar pusat bisa melanjutkan program dana Otsus. Kami mempercayakan pengkajiannya kepada Yayasan Kompak, hasil kajiannya akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat," sebut Sekda.
Menurutnya, Pemprov Papua Barat masih membutuhkan dukungan pusat untuk mempercepat pembangunan. Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut harus terus dipacu untuk mengejar ketertinggalan.
"IPM (indeks pembangunan manusia) kita masih cukup rendah. Dukungan pusat melalui dana Otsus sangat besar," sebutnya lagi.
Pengkajian dana Otsus, lanjut Nataniel, merupakan petunjuk Kementerian Dalama Negeri dan Kementerian Keuangan. Selain merumuskan skema kebijakan baru, tim juga mengkaji pelaksanaan dana Otsus di dua provinsi ini.
"Tim akan menelusuri sejauh mana efektuvitas dana Otsus selama ini. Kelemahanya dimana itu yang akan diperbaiki, sehingga untuk alokasi dana pengganti dana Otsus ini bisa lebih baik lagi," sebut Nataniel.
Ia menjelaskan, Papua Barat memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah diantaranya potensi pertambangan. Kewenangan atau urusan dalam pengelolaanya berada di pemerintah pusat.
Dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan SDA tersebut, Daerah hanya memperoleh imbalan berupa dana bagi hasil. Disisi lain, beban daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sangat besar.
"Untuk itu, kita butuh peran pusat. Masih banyak pekerjaan yang harus kita laksanakan, dari infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat," pungkasnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018