Manokwari, (Antaranews Papua Barat)-Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menginginkan program konservasi dan aktifitas kilang migas di Provinsi Papua Barat dapat berjalan seiring.
Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Papua-Maluku, Rinto Pudyantoro di Manokwari, Rabu, mengutarakan selama ini ada kekhawatiran tentang pembenturan antara kegiatan kilang Migas dengan program konservasi di Papua Barat.
Terkait hal ini SKK Migas menggelar kegiatan Focus Group Discution (FGD) Hulu Migas, Rabu (21/11). Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Manokwari ini membahas tentang Advokasi Raperdasus Provinsi Konservasi.
"Dalam diskusi tadi kita mendapat banyak informasi diantaranya, kecurigaan tentang pembenturan potensi migas dan kegiatan konservasi ini ternyata masih bisa dijembatani supaya bisa seiring," kata dia.
Menurutnya, perlu segera difikirkan formulasi yang tepat karena masih ada ruang yang cukup untuk didiskusikan lebih lanjut. Sehingga dua kegiatan tersebut saling bersinergi dan mendukung antara satu dengan yang lain.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah maupun dari luar negeri saat ini sedang mendorong agar 70 persen wilayah di Papua Barat masuk dalam kawasan lindung. Saat ini evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sedang berlangsung.
SKK Migas, kata dia, tidak menganggap hal itu sebagai ancaman. Bagi dia, yang harus dipastikan adalah tentang bagaimana dan dimana lokasi 70 persen kawasan tersebut.
"Perlu titik keseimbangan yang optimal artinya konservasi tetap jalan tapi di sisi lain potensi ekonomi masyarakat juga jangan dilupakan," ujarnya lagi.
Ketua Komisi C DPR Papua Barat Imanuel Yenu pada FGD tersebut membuka ruang bagi SKK Migas untuk melakukan pertemuan. Terkait hal ini, Rinto segera meluangkan waktu untuk menemui DPR guna memperoleh penjelasan terkait rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Papua Barat.
"Secepatnya, minggu depan saya ke Manokwari lagi. Sebelum Raperdasus ditetapkan kami akan bertemu dengan DPR agar bisa memberi masukan-masukan," sebut Rinto lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Papua-Maluku, Rinto Pudyantoro di Manokwari, Rabu, mengutarakan selama ini ada kekhawatiran tentang pembenturan antara kegiatan kilang Migas dengan program konservasi di Papua Barat.
Terkait hal ini SKK Migas menggelar kegiatan Focus Group Discution (FGD) Hulu Migas, Rabu (21/11). Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Manokwari ini membahas tentang Advokasi Raperdasus Provinsi Konservasi.
"Dalam diskusi tadi kita mendapat banyak informasi diantaranya, kecurigaan tentang pembenturan potensi migas dan kegiatan konservasi ini ternyata masih bisa dijembatani supaya bisa seiring," kata dia.
Menurutnya, perlu segera difikirkan formulasi yang tepat karena masih ada ruang yang cukup untuk didiskusikan lebih lanjut. Sehingga dua kegiatan tersebut saling bersinergi dan mendukung antara satu dengan yang lain.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah maupun dari luar negeri saat ini sedang mendorong agar 70 persen wilayah di Papua Barat masuk dalam kawasan lindung. Saat ini evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sedang berlangsung.
SKK Migas, kata dia, tidak menganggap hal itu sebagai ancaman. Bagi dia, yang harus dipastikan adalah tentang bagaimana dan dimana lokasi 70 persen kawasan tersebut.
"Perlu titik keseimbangan yang optimal artinya konservasi tetap jalan tapi di sisi lain potensi ekonomi masyarakat juga jangan dilupakan," ujarnya lagi.
Ketua Komisi C DPR Papua Barat Imanuel Yenu pada FGD tersebut membuka ruang bagi SKK Migas untuk melakukan pertemuan. Terkait hal ini, Rinto segera meluangkan waktu untuk menemui DPR guna memperoleh penjelasan terkait rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Papua Barat.
"Secepatnya, minggu depan saya ke Manokwari lagi. Sebelum Raperdasus ditetapkan kami akan bertemu dengan DPR agar bisa memberi masukan-masukan," sebut Rinto lagi.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018