Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nataniel Mandacan menyebut daerah itu masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat untuk membiayai pembangunan, terutama infrastruktur.
Berbicara dalam rapat koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendukung kelancaran industri hulu migas di Kota Sorong, Selasa, Nathaniel mengharapkan semua wajib pajak di Papua Barat wajib dan rutin membayar pajak untuk mendukung kelancaran pembangunan, sekaligus guna mengurangi ketergantungan anggaran dari pusat,
"Keuntungan pajak bagi daerah adalah kemajuan pembangunan terutama infrastruktur sebab daerah ini masih tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat," kata Nataniel Mandacan.
Nathaniel menyebut pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat memerlukan biaya.
Karena itu, katanya, pajak harus dioptimalkan oleh pemerintah dan semua pihak terkait di daerah termaksud BUMN dan BUMD guna mendukung kelancaran pembangunan daerah.
"Kami mengharapkan agar semua wajib pajak menyetor pajak sesuai kewenangan dan tepat waktu tanpa harus ditagih," pinta Nathaniel Mandacan.
Sekda mengapresiasi KPK yang membantu Pemprov Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
"Terutama memfasilitasi penagihan pajak bagi wajib pajak perusahaan yang bertahan-tahun mengabaikan pajak," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Berbicara dalam rapat koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendukung kelancaran industri hulu migas di Kota Sorong, Selasa, Nathaniel mengharapkan semua wajib pajak di Papua Barat wajib dan rutin membayar pajak untuk mendukung kelancaran pembangunan, sekaligus guna mengurangi ketergantungan anggaran dari pusat,
"Keuntungan pajak bagi daerah adalah kemajuan pembangunan terutama infrastruktur sebab daerah ini masih tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat," kata Nataniel Mandacan.
Nathaniel menyebut pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat memerlukan biaya.
Karena itu, katanya, pajak harus dioptimalkan oleh pemerintah dan semua pihak terkait di daerah termaksud BUMN dan BUMD guna mendukung kelancaran pembangunan daerah.
"Kami mengharapkan agar semua wajib pajak menyetor pajak sesuai kewenangan dan tepat waktu tanpa harus ditagih," pinta Nathaniel Mandacan.
Sekda mengapresiasi KPK yang membantu Pemprov Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
"Terutama memfasilitasi penagihan pajak bagi wajib pajak perusahaan yang bertahan-tahun mengabaikan pajak," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022