Wasior,(Antaranews Papua Barat)-Menjelang penutupan akhir tahun 2018, Wakil Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Paulus Y Indubri memacu kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bisa menuntaskan program kerja masing-masing.
Wakil bupati mengeluarkan instruksi kepada seluruh pimpinan OPD untuk mengurangi perjalan dinas ke luar daerah selama dua bulan kedepan. Ia ingin para pimpinan OPD memastikan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 berjalan lancar dan selesai tepat waktu serta tepat sasaran.
“Waktu kita tinggal dua bulan jadi pimpinan OPD pastikan kegiatan yang belum dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kurangi perjalanan dinas. Kalau tidak penting sekali delegasikan kepada pejabat eselon III," kata Indubri di Wasior, Selasa.
Ia pun menekankan, seluruh pimpinan OPD serius memantau kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui APBN, termasuk dana alokasi khusus (DAK) dan dana tugas pembantuan.
“Saya juga sudah minta Sekda pastikan pimpinan OPD tidak boleh keluar daerah, kecuali penting sekali, “ lanjut Indubri.
Pemerintah Teluk Wondama, sedang menggenjot penyerapan anggarn tahun 2018. Kepala daerah menginginkan penyerapan anggaran di daerah ini mencapai 100 persen.
Hingga pertengahan triwulan ketiga lalu, total serapan belanja langsung untuk semua OPD baru mencapai Rp227 miliar lebih dari pagu yang direncanakan Rp490 miliar lebih atau sebesar 46,44 persen.
Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Richardus Kilmas dalam rapat evaluasi di kantor bupati bulan lalu dari 27 OPD, baru 12 yang telah mencatatkan serapan belanja langsung di atas 50 persen.
Peringkat tiga besar ditempati oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Ketiga OPD itu telah membukukan serapan belanja langsung di atas 69 persen.
Ada 11 OPD yang capaian serapan belanja langsung di atas 30 persen hingga 50 persen. Sementara 4 OPD lainnya yakni Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Badan Kesbangpol dan Linmas belum mencapai 30 persen.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baru sebesar 17,40 persen dan Badan Kesbangpol dan Linmas hanya 10,48 persen. Secara keseluruhan sisa belanja langsung yang belum terserap mencapai Rp262 miliar lebih.
Sementara untuk pendapatan daerah, dari Rp852 miliar yang direncanakan, baru sekitar Rp 489 miliar yang terealisasi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Wakil bupati mengeluarkan instruksi kepada seluruh pimpinan OPD untuk mengurangi perjalan dinas ke luar daerah selama dua bulan kedepan. Ia ingin para pimpinan OPD memastikan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 berjalan lancar dan selesai tepat waktu serta tepat sasaran.
“Waktu kita tinggal dua bulan jadi pimpinan OPD pastikan kegiatan yang belum dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kurangi perjalanan dinas. Kalau tidak penting sekali delegasikan kepada pejabat eselon III," kata Indubri di Wasior, Selasa.
Ia pun menekankan, seluruh pimpinan OPD serius memantau kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui APBN, termasuk dana alokasi khusus (DAK) dan dana tugas pembantuan.
“Saya juga sudah minta Sekda pastikan pimpinan OPD tidak boleh keluar daerah, kecuali penting sekali, “ lanjut Indubri.
Pemerintah Teluk Wondama, sedang menggenjot penyerapan anggarn tahun 2018. Kepala daerah menginginkan penyerapan anggaran di daerah ini mencapai 100 persen.
Hingga pertengahan triwulan ketiga lalu, total serapan belanja langsung untuk semua OPD baru mencapai Rp227 miliar lebih dari pagu yang direncanakan Rp490 miliar lebih atau sebesar 46,44 persen.
Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Richardus Kilmas dalam rapat evaluasi di kantor bupati bulan lalu dari 27 OPD, baru 12 yang telah mencatatkan serapan belanja langsung di atas 50 persen.
Peringkat tiga besar ditempati oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Ketiga OPD itu telah membukukan serapan belanja langsung di atas 69 persen.
Ada 11 OPD yang capaian serapan belanja langsung di atas 30 persen hingga 50 persen. Sementara 4 OPD lainnya yakni Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Badan Kesbangpol dan Linmas belum mencapai 30 persen.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baru sebesar 17,40 persen dan Badan Kesbangpol dan Linmas hanya 10,48 persen. Secara keseluruhan sisa belanja langsung yang belum terserap mencapai Rp262 miliar lebih.
Sementara untuk pendapatan daerah, dari Rp852 miliar yang direncanakan, baru sekitar Rp 489 miliar yang terealisasi.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018