Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mengharapkan dukungan pendanaan dari Pemprov Papua Barat dan Pemerintah Pusat untuk merehabilitasi dan merekonstruksi rumah warga dan berbagai fasilitas umum yang rusak usai banjir bandang menerjang wilayah itu pada 30 Mei lalu.
Bupati Teluk Wondama Mambor di Manokwari, Selasa, mengatakan jajarannya telah berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Sosial serta berbagai kementerian/lembaga terkait untuk bisa mendapatkan dukungan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemulihan kondisi setelah bencana.
"Kami sudah minta BPBD siapkan data-data dan sudah koordinasi dengan BNPB dan Kementerian Sosial untuk mendapatkan dukungan fasilitas, sarana prasarana maupun dukungan dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan yang rusak," ujar Mambor.
Setelah kegiatan rapat kerja para bupati se Papua Barat, Mambor dan para pejabat terkait rencananya akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan secara langsung dokumen-dokumen tentang penanganan bencana kepada kementerian dan lembaga terkait.
Dukungan anggaran sangat dibutuhkan Pemkab Teluk Wondama, terutama dalam hal program normalisasi aliran sungai yang menjadi penyebab banjir, juga rehabilitasi kawasan DAS sebagai upaya mitigasi bencana.
"Contohnya, jembatan kali/sungai Kabouw di Distrik Wondiboi, Kali Manggurai, Anggris, Kali Wanayo di Distrik Wasior, juga Kali Ati di Distrik Rasiei. Tahun lalu kami sudah mengusulkan untuk normalisasi beberapa sungai itu, tapi belum juga ada tanggapan, sehingga kami perlu berusaha lagi," kata mantan Kepala Bappeda Wondama itu.
Banjir bandang menerjang tiga wilayah di Kabupaten Teluk Wondama yakni Distrik Rasiei, Wondiboi dan Wasior menyusul hujan lebat yang mengguyur daerah itu pada 29-30 Mei 2022 yang menyebabkan sejumlah sungai di wilayah itu meluap.
Sedikitnya 77 rumah warga mengalami rusak berat, sedang dan ringan akibat terendam lumpur dan material bawaan banjir. Sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga mengalami kerusakan.
BPBD Teluk Wondama mengerahkan peralatan berat untuk menormalisasi sejumlah sungai yang mengalami pendangkalan setelah banjir bandang beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Zack Tonu B)
Kepala Pelaksana BPBD Teluk Wondama Aser Waroi menyatakan pihaknya mengalami banyak hambatan dalam penanganan bencana akibat keterbatasan anggaran maupun sarana dan prasarana.
"Selama ini kami kesulitan melakukan mitigasi bencana ketika bencana terjadi karena kami tidak punya peralatan dan anggaran kami juga sangat terbatas. Kami butuh bantuan dari Pusat untuk peralatan karena tidak mungkin berharap dari APBD kami yang sangat terbatas. BPBD seharusnya diberi DAK kebencanaan supaya bisa lakukan kegiatan mitigasi bencana," ujar Waroi.*
