Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Aksi simpati terhadap korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah semakin meluas di Papua Barat.
Aksi itu dilakukan dalam bentuk penggalangan dana bantuan demi meringankan beban korban yang terpapar musibah alam tersebut.
Pada, Senin (1/10), ratusan PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Barat menyalurkan bantuannya melalui kotak kemanusiaan yang disiapkan Badan Penanggulangan Bendaca dan Daerah (BPBD) setempat.
Anggota DPR, pejabat pemerintah daerah, hingga staf dan pegawai honorer mengambil bagian dalam aksi yang dilaksanakan sesaat setelah upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut, termasuk para awak media yang hadir melakukan peliputan kegiatan ini.
"Duka Palu, duka Donggala, duka Sulawesi Tengah adalah duka kita bersama. Kita mesti saling membantu, meskipun tidak banyak setidaknya bisa meringankan beban para korban," kata Kepala BPBD Papua Barat, Derek Ampnir disela kegiatan tersebut.
Menurutnya, ada sebagian penduduk Papua Barat, berasal dari Sulawesi Tengah. Aksi ini sebagai salah satu wujud persaudaraan sesama warga Indonesia.
"Bukan hanya di Sulawesi Tengah, di daerah lain seperti Lombok Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu sebelumnya kita juga berusaha membantu," sebut Ampnir lagi.
Ini menyebutkan, Papua Barat bukanlah daerah yang aman dari bencana alam. Saat banjir bandang menerjang Wasior, Teluk Wondama tahun 2010 silam bantuan mengalir dari seluruh daerah.
"Ini bukti bahwa kita saling memiliki, saling membantu dan berempati saat saudara dalam kesusahan. Seperti di bencana di Wasior, Tidak sedikit bantuan mengalir dari luar daerah," ujarnya lagi.
Selain menyalurkan bantuan, kata Derek, BPBD Papua Barat pun siap memberangkatkan relawan untuk membantu proses evakuasi baik di Palu maupun Donggala dan daerah sekitar yang terpapar bencana.
Rapat koordinasi segera dilakukan untuk membahas kesiapan terkait keberangkatan tim relawan.
"Inikan berkaitan dengan anggaran, transportasi relawan sejak berangkat, dilokasi hingga kembali ke Manokwari. Kita akan segera bahas, termasuk meminta persetujuan kepala daerah," pungkasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Aksi itu dilakukan dalam bentuk penggalangan dana bantuan demi meringankan beban korban yang terpapar musibah alam tersebut.
Pada, Senin (1/10), ratusan PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Barat menyalurkan bantuannya melalui kotak kemanusiaan yang disiapkan Badan Penanggulangan Bendaca dan Daerah (BPBD) setempat.
Anggota DPR, pejabat pemerintah daerah, hingga staf dan pegawai honorer mengambil bagian dalam aksi yang dilaksanakan sesaat setelah upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut, termasuk para awak media yang hadir melakukan peliputan kegiatan ini.
"Duka Palu, duka Donggala, duka Sulawesi Tengah adalah duka kita bersama. Kita mesti saling membantu, meskipun tidak banyak setidaknya bisa meringankan beban para korban," kata Kepala BPBD Papua Barat, Derek Ampnir disela kegiatan tersebut.
Menurutnya, ada sebagian penduduk Papua Barat, berasal dari Sulawesi Tengah. Aksi ini sebagai salah satu wujud persaudaraan sesama warga Indonesia.
"Bukan hanya di Sulawesi Tengah, di daerah lain seperti Lombok Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu sebelumnya kita juga berusaha membantu," sebut Ampnir lagi.
Ini menyebutkan, Papua Barat bukanlah daerah yang aman dari bencana alam. Saat banjir bandang menerjang Wasior, Teluk Wondama tahun 2010 silam bantuan mengalir dari seluruh daerah.
"Ini bukti bahwa kita saling memiliki, saling membantu dan berempati saat saudara dalam kesusahan. Seperti di bencana di Wasior, Tidak sedikit bantuan mengalir dari luar daerah," ujarnya lagi.
Selain menyalurkan bantuan, kata Derek, BPBD Papua Barat pun siap memberangkatkan relawan untuk membantu proses evakuasi baik di Palu maupun Donggala dan daerah sekitar yang terpapar bencana.
Rapat koordinasi segera dilakukan untuk membahas kesiapan terkait keberangkatan tim relawan.
"Inikan berkaitan dengan anggaran, transportasi relawan sejak berangkat, dilokasi hingga kembali ke Manokwari. Kita akan segera bahas, termasuk meminta persetujuan kepala daerah," pungkasnya.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018