Manokwari, (Antaranews Papua Barat)-Kepolisian Daerah Papua Barat mulai menyusun rencana dan kebutuhan anggaran pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.
Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polda di Manokwari, Senin, mengatakan pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan agenda nasional.
Polri di seluruh jajaran, sebut Rudolf memiliki tanggungjawab besar terhadap stabilitas keamanan pada hajatan tersebut. Rencana pengamanan harus disiapkan secara matang agar pesta demokrasi ini berjalan lancar.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda berharap, anggaran pengamanan Pemilu di susun secara baik mencakup seluruh rangkaian kegiatan.
"Gunakan anggaran sesuai peruntukan, jangan sampai mengambil sumber dana lain untuk pengamanan Pemilu. Seperti kegiatan cipta kondisi, rancang secara baik supaya tidak mengambil dana dari pos lain," kata Kapolda.
Rodja juga menekankan, pada Musrenbang ini melakukan inventarisasi daerah-daerah rawan. Pemetaan dilakukan dari letak geografis, tingkat kesulitan transportasi hingga kondisi sosial masyarakat setempat.
Menurutnya, sejak dini segala kemungkinan harus dapat terprediksi, sehingga diantisipasi dan dicegah sejak dini.
"Kita harus bergerak cepat menangani setiap kemungkinan yang terjadi. Makanya harus dipetakan kabupaten mana saja yang punya potensi gejolak," sebut Kapolda.
Mulai bulan ini, penghasilan anggota Polri meningkat menyusul kenaikan tunjangan kinerja. Ia mengimbau seluruh personil bekerja lebih profesional
"Beberapa hari lalu kita dihebohkan dengan perilaku oknum anggota yang videonya viral di media sosial. Kita tidak ribut soal apa penyebabnya, namun bahwa kejadian itu cukup viral dan mencoreng nama baik institusi," katanya.
Rudolf tak menginginkan, kejadian serupa terjadi di Papua Barat. Setiap personil harus mempertimbangkan secara matang setiap tindakan yang dilakukan.
"Bapak Kapolri belum lama menyampaikan hasil survei bahwa program promoter mampu meningkatkan kepercayaan publik hingga 70 persen lebih. Dengan kejadian seperti itukan kasihan bapak Kapolri. Nama baik institusi rusak akibat ulah satu oknum," katanya lagi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polda di Manokwari, Senin, mengatakan pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan agenda nasional.
Polri di seluruh jajaran, sebut Rudolf memiliki tanggungjawab besar terhadap stabilitas keamanan pada hajatan tersebut. Rencana pengamanan harus disiapkan secara matang agar pesta demokrasi ini berjalan lancar.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda berharap, anggaran pengamanan Pemilu di susun secara baik mencakup seluruh rangkaian kegiatan.
"Gunakan anggaran sesuai peruntukan, jangan sampai mengambil sumber dana lain untuk pengamanan Pemilu. Seperti kegiatan cipta kondisi, rancang secara baik supaya tidak mengambil dana dari pos lain," kata Kapolda.
Rodja juga menekankan, pada Musrenbang ini melakukan inventarisasi daerah-daerah rawan. Pemetaan dilakukan dari letak geografis, tingkat kesulitan transportasi hingga kondisi sosial masyarakat setempat.
Menurutnya, sejak dini segala kemungkinan harus dapat terprediksi, sehingga diantisipasi dan dicegah sejak dini.
"Kita harus bergerak cepat menangani setiap kemungkinan yang terjadi. Makanya harus dipetakan kabupaten mana saja yang punya potensi gejolak," sebut Kapolda.
Mulai bulan ini, penghasilan anggota Polri meningkat menyusul kenaikan tunjangan kinerja. Ia mengimbau seluruh personil bekerja lebih profesional
"Beberapa hari lalu kita dihebohkan dengan perilaku oknum anggota yang videonya viral di media sosial. Kita tidak ribut soal apa penyebabnya, namun bahwa kejadian itu cukup viral dan mencoreng nama baik institusi," katanya.
Rudolf tak menginginkan, kejadian serupa terjadi di Papua Barat. Setiap personil harus mempertimbangkan secara matang setiap tindakan yang dilakukan.
"Bapak Kapolri belum lama menyampaikan hasil survei bahwa program promoter mampu meningkatkan kepercayaan publik hingga 70 persen lebih. Dengan kejadian seperti itukan kasihan bapak Kapolri. Nama baik institusi rusak akibat ulah satu oknum," katanya lagi.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018