Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat menyediakan anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk membiayai persalinan masyarakat dengan kategori kurang mampu.
Bupati Wondama, Hendrik Mambor di Wasior, Sabtu, mengatakan bahwa anggaran tersebut untuk membantu warga kurang mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Anggaran untuk membantu persalinan warga kurang mampu dimaksud bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik," kata Bupati
Bupati menjelaskan sasaran dari jaminan persalinan dengan anggaran sebesar 1,6 miliar juga mencakup warga yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan namun mereka tidak mampu membayar iurannya, sehingga tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Sebab BPJS Kesehatan tidak akan menanggung biaya persalinan bagi peserta yang tidak mampu membayar iuran setiap bulan sesuai dengan ketentuan.
Menurut dia, anggaran tersebut juga diperuntukkan akomodasi ibu bersalin yang dirujuk ke luar daerah untuk mendapat penanganan medis yang lebih serius.
Selain itu, kata dia, biaya sewa rumah atau penginapan bagi keluarga ibu bersalin yang dirujuk ke luar daerah menjadi tanggungan pemerintah.
"Semua itu dilakukan agar ibu dan anak yang dilahirkan sehat serta mendapat pelayanan medis secara maksimal," tambah dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021
Bupati Wondama, Hendrik Mambor di Wasior, Sabtu, mengatakan bahwa anggaran tersebut untuk membantu warga kurang mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Anggaran untuk membantu persalinan warga kurang mampu dimaksud bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik," kata Bupati
Bupati menjelaskan sasaran dari jaminan persalinan dengan anggaran sebesar 1,6 miliar juga mencakup warga yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan namun mereka tidak mampu membayar iurannya, sehingga tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Sebab BPJS Kesehatan tidak akan menanggung biaya persalinan bagi peserta yang tidak mampu membayar iuran setiap bulan sesuai dengan ketentuan.
Menurut dia, anggaran tersebut juga diperuntukkan akomodasi ibu bersalin yang dirujuk ke luar daerah untuk mendapat penanganan medis yang lebih serius.
Selain itu, kata dia, biaya sewa rumah atau penginapan bagi keluarga ibu bersalin yang dirujuk ke luar daerah menjadi tanggungan pemerintah.
"Semua itu dilakukan agar ibu dan anak yang dilahirkan sehat serta mendapat pelayanan medis secara maksimal," tambah dia.
Editor : Ernes Broning Kakisina
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021