Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat menginginkan program bantuan pendidilan terutama beasiswa luar negeri yang dilaksanakan pemerintah daerah dibuka secara transparan.
Ketua Komisi D DPR Papua Barat Ortis F Sagrim di Manokwari, Rabu, mengatakan, program bantuan pendidikan luar negeri yang dilaksanakan pemerintah Papua Barat sudah berlangsung selama tiga tahun. Dalam dua tahun terakhir anggaran yang dialokasikan masing-masing Rp.60 miliar.
Ia mengutarakan, realisasi bantuan pendidikan luar negeri menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Papua Barat. Pihaknya berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah dari.
"Dalam beberapa kali kesempatan kami berulang kali meminta data laporan tentang realisasi program tersebut, namun hingga hari ini belum juga dikasih," kata Ortis.
Menurutnya, pemerintah daerah belum memberi laporan secara jelas termasuk hasil monitoring terkait program tersebut. Ortis memperoleh informasi, salah satu mahasiswa Papua Barat di Jerman tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya.
"Dia merasa hanya dimanfaatkan namanya, tapi tidak mendapat bantuan seperti yang diharapkan. Kami akan telusuri untuk memperoleh data yang valid," katanya lagi.
Komisi D pun, kata dia, akan mendalami hasil temuan BPKRI. Jika terbukti ada penyimpangan pihaknya berharap aparat penegak hukum memanggil kepala Dinas Kesehatan untuk dimintai keterangan.
Ortis menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan yang jelas terkait input dari program tersebut.
"Siapa penerima program ini, kalau sudah ada yang selesai melaksanakan pendidikan, saat ini mereka kerja dimana,"pungkasnya.
Ia berharap, kedepan perekrutan mahasiswa penerima program beasiswa luar negeri tersebut digelar secara terbuka. Dengan demikian program tersebut tepat sasaran.
"Tidak boleh sembarangan, jangan sampai yang menerima program ini tergolong ekonomi berada dengan kemampuan akademik yang paspasan. Lebih ideal jika program ini untuk mereka yang miskin tapi kemampuan akademiknya bagus," pungkasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Ketua Komisi D DPR Papua Barat Ortis F Sagrim di Manokwari, Rabu, mengatakan, program bantuan pendidikan luar negeri yang dilaksanakan pemerintah Papua Barat sudah berlangsung selama tiga tahun. Dalam dua tahun terakhir anggaran yang dialokasikan masing-masing Rp.60 miliar.
Ia mengutarakan, realisasi bantuan pendidikan luar negeri menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Papua Barat. Pihaknya berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah dari.
"Dalam beberapa kali kesempatan kami berulang kali meminta data laporan tentang realisasi program tersebut, namun hingga hari ini belum juga dikasih," kata Ortis.
Menurutnya, pemerintah daerah belum memberi laporan secara jelas termasuk hasil monitoring terkait program tersebut. Ortis memperoleh informasi, salah satu mahasiswa Papua Barat di Jerman tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya.
"Dia merasa hanya dimanfaatkan namanya, tapi tidak mendapat bantuan seperti yang diharapkan. Kami akan telusuri untuk memperoleh data yang valid," katanya lagi.
Komisi D pun, kata dia, akan mendalami hasil temuan BPKRI. Jika terbukti ada penyimpangan pihaknya berharap aparat penegak hukum memanggil kepala Dinas Kesehatan untuk dimintai keterangan.
Ortis menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan yang jelas terkait input dari program tersebut.
"Siapa penerima program ini, kalau sudah ada yang selesai melaksanakan pendidikan, saat ini mereka kerja dimana,"pungkasnya.
Ia berharap, kedepan perekrutan mahasiswa penerima program beasiswa luar negeri tersebut digelar secara terbuka. Dengan demikian program tersebut tepat sasaran.
"Tidak boleh sembarangan, jangan sampai yang menerima program ini tergolong ekonomi berada dengan kemampuan akademik yang paspasan. Lebih ideal jika program ini untuk mereka yang miskin tapi kemampuan akademiknya bagus," pungkasnya.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018