Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan secara digital, baik pengelolaan penerimaan maupun pengelolaan belanja daerah.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Rabu, mengatakan reformasi sistem tata kelola keuangan secara digital tersebut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan digital atau teknologi informasi untuk memantau penerimaan dan pengeluaran secara akurat dan real-time,” ujarnya.
Baca Juga: BI Papua Barat jamin keandalan sistem keuangan digital selama Ramadhan
Ia mengatakan, Pemkab Manokwari beberapa 1-2 tahun belakang sudah menerapkan pengelolaan keuangan digital meski sistemnya harus terus diperbaiki secara bertahap.
Dalam pemberian gaji ASN tidak lagi dilakukan secara manual, menggunakan uang tunai, melainkan langsung ke rekening masing-masing pegawai.
Begitu juga dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak lagi menggunakan pembayaran uang tunai melainkan menggunakan berbagai kanal pembayaran digital.
Pengelolaan sistem keuangan secara digital dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi pajak dan retribusi secara optimal.
Selain itu juga untuk efisiensi pengeluaran daerah, dimana Pemkab Manokwari dapat mengatur pengeluaran dengan ketat untuk memastikan dana daerah digunakan pada program prioritas.
“Dengan sistem digital kita bisa mengimplementasikan sistem pengawasan anggaran agar tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan anggaran. Kita juga dapat menyusun laporan keuangan secara transparan dan tepat waktu agar dapat diakses publik,” ujarnya.
Ia mengatakan, di sisi lain Pemkab Manokwari juga melakukan reformasi sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan dan keuangan daerah agar pengelolaan keuangan digital dapat lebih optimal.
Untuk itu, Pemkab Manokwari melakukan beberapa langkah, seperti menerapkan teknologi dalam sistem pengawasan untuk memantau perkembangan proyek dan pengelolaan keuangan secara langsung.
Memperkuat peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) terhadap program dan anggaran yang berjalan, menerapkan sistem audit yang akuntabel dan transparan serta memberikan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan penyimpangan atau ketidaksesuaian program pemerintah.
Plt Kepala Bapenda Kabupaten Manokwari Sius N Yenu mengatakan, untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat dan wajib pajak, Bapenda telah membuat sistem pembayaran pajak dan retribusi digital sejak tahun 2023.
Produk yang telah dihasilkan adalah aplikasi Noken Payment yang terintegrasi dengan situs resmi Bapenda yaitu bapenda.manokwarikab.go.id.
Dengan sistem digital, penerimaan daerah dapat terpantau secara cepat, misalnya penerimaan daerah dari sektor pajak dari Januari hingga 15 Februari 2025, uang sebesar Rp8,2 miliar sudah masuk di kas daerah.
