Manokwari (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat merampungkan proposal kegiatan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang memanfaatkan dana hibah Result Based Contribution (RBC) Norwegia, untuk mengoptimalkan pencapaian target Program FOLU Net Sink 2030.
Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy Walter Susanto di Manokwari, Senin, mengatakan proposal dengan sejumlah kegiatan dalam rangka mengoptimalkan penyerapan karbon terlebih dahulu akan dipresentasikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Kegiatan yang dibiayai dana tersebut meliputi penguatan kesatuan pengelolaan hutan, Program Kampung Iklim (Proklim), rehabilitasi hutan dan lahan, kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, dan arsitektur Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+).
"Kemungkinan akhir bulan Februari ini kami tanda tangan proposal dengan kementerian," kata Jimmy.
Dia menyebut dana tersebut merupakan bentuk kontribusi terhadap upaya pemerintah daerah dalam menyerap karbon, sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai program pemberdayaan kelompok perhutanan sosial dan perhutanan lainnya.
Pemerintah provinsi (pemprov) nantinya melibatkan sejumlah lembaga perantara (lemtara) atau NGO konservasi sebagai pelaksana program kegiatan, sesuai arahan dari kementerian melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
"Dana itu tidak hilang, tapi tidak masuk lewat rekening kas daerah. Pemanfaatannya harus dengan program yang disusun," ujar Jimmy.
Baca juga: Pelepasan kawasan hutan pabrik triplek di Wondama masih berproses
Pihaknya telah menerima pengajuan permohonan sebagai pelaksana program dari satu lemtara yaitu Samdhana Institute yang sebelumnya pernah mengerjakan program serupa di Kabupaten Teluk Bintuni.
Pemprov Papua Barat mengupayakan ada penambahan lemtara yang mengajukan permohonan sebagai pelaksana program, sehingga dapat diseleksi sesuai dengan kondisi daerah dan kultur masyarakat adat di wilayah itu.
"Kami sudah ajukan ke BPDLH supaya bisa lebih dari satu lemtara yang akan presentasi kegiatan mereka ke gubernur," ujar Jimmy.
Dia menjelaskan ada tujuh program prioritas penyerapan biomasa karbon pada sektor kehutanan yang tercantum dalam dokumen Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, meliputi strategi reduksi deforestasi dan degradasi hutan, serta strategi pengelolaan hutan lestari.
Kemudian strategi peningkatan cadangan karbon, strategi konservasi, strategi pengelolaan ekosistem hutan gambut, strategi pengelolaan ekosistem hutan mangrove, dan strategi instrumen informasi yang berdampak positif terhadap pengendalian perubahan iklim.
"Misalnya penerbitan izin penggunaan kawasan hutan mulai dibatasi supaya tidak terjadi deforestasi dan degradasi hutan," ujarnya.
Menurut dia, rencana aksi FOLU Net Sink 2030 sudah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Papua Barat 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Program penyerapan karbon akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat hukum adat melalui pemberian kompensasi yang diatur melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2014.
