Gubernur Dominggus Mandacan menyatakan Provinsi Papua Barat masih membutuhkan sejumlah dokter spesialis untuk penanganan pasien yang terjangkit virus corona jenis baru (COVID-19).
"Paling tidak tujuh dokter spesialis yang kita butuhkan, di antaranya spesialis paru, anestasi, radiologi dan patologi. Nanti akan kami tempatkan di rumah sakit provinsi dan daerah-daerah yang sangat membutuhkan dukungan dokter spesialis," ucap Gubernur pada rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Manokwari, Selasa
Pada pertemuan bersama Menteri Koordintor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardobdan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Dominggus menjelaskan Pemprov Papua Barat telah membuka penerimaan dokter spesialis sejak April lalu, namun hingga saat ini belum ada yang mendaftar.
Ia menyebutkan, penerimaan dokter spesialis di Papua Barat hingga saat ini masih dibuka. Pemprov bahkan sanggup membayar gaji bagi mereka antara Rp 75 juta hingga Rp 80 juta perbulan perorang.
Selain honor, pemerintah daerah juga akan menyiapkan tempat tinggal yang layak serta kendaraan operasional selama menjalankan tugas di Papua Barat.
"Awalnya kita hanya siapkan gaji atau honor sebesar Rp 50 juta dan fasilitas tempat tinggal juga kendaraan operasional. Tidak ada yang minat, lalu kita koordinasi dengan Kejaksaan juga BPK dan akhirnya honornya kita naikan menjadi Rp 75 juta sampai Rp 80 juta," ucap Gubernur lagi.
Guna meningkatkan kemampuan dalam penanganan COVID-19, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terus berusaha melengkapi fasilitas dan tenaga kesehatan serta sarana pendukung lainya.
Di Papua Barat, lanjut Mandacan, saat ini sudah ada 14 rumah sakit rujukan COVID-19. Kementerian Kesehatan pun telah memberikan izin pengoperasian rumah sakit umum (RSU) provinsi di Manokwari.
"Untuk alat deteksi COVID-19, di RSU provinsi sudah ada dua PCR (polymerase chain reaction) dan satu TCM (tes cepat molekuler) yang kita operasikan. Di Bintuni PCR juga ada dua, Kabupaten Sorong satu. Fakfak dan Teluk Wondama juga sudah mengoperasikan TCM," katanya.
Dalam waktu dekat, kata dia, rumah sakit umum daerah (RSUD) Manokwari pun akan mengoperasikan PCR. Saat ini beberapa tenaga kesehatan sedang menjalani pelatihan di laboratorium kesehatan Makassar, Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan itu, Gubernur berharap gugus tugas nasional maupun Kementerian Kesehatan membantu Papua Barat memenuhi kekurangan tenaga dokter tersebut. Dokter spesialis sangat dibutuhkan untuk memperlancar penanganan COVID-19. ***
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
"Paling tidak tujuh dokter spesialis yang kita butuhkan, di antaranya spesialis paru, anestasi, radiologi dan patologi. Nanti akan kami tempatkan di rumah sakit provinsi dan daerah-daerah yang sangat membutuhkan dukungan dokter spesialis," ucap Gubernur pada rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Manokwari, Selasa
Pada pertemuan bersama Menteri Koordintor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardobdan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Dominggus menjelaskan Pemprov Papua Barat telah membuka penerimaan dokter spesialis sejak April lalu, namun hingga saat ini belum ada yang mendaftar.
Ia menyebutkan, penerimaan dokter spesialis di Papua Barat hingga saat ini masih dibuka. Pemprov bahkan sanggup membayar gaji bagi mereka antara Rp 75 juta hingga Rp 80 juta perbulan perorang.
Selain honor, pemerintah daerah juga akan menyiapkan tempat tinggal yang layak serta kendaraan operasional selama menjalankan tugas di Papua Barat.
"Awalnya kita hanya siapkan gaji atau honor sebesar Rp 50 juta dan fasilitas tempat tinggal juga kendaraan operasional. Tidak ada yang minat, lalu kita koordinasi dengan Kejaksaan juga BPK dan akhirnya honornya kita naikan menjadi Rp 75 juta sampai Rp 80 juta," ucap Gubernur lagi.
Guna meningkatkan kemampuan dalam penanganan COVID-19, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terus berusaha melengkapi fasilitas dan tenaga kesehatan serta sarana pendukung lainya.
Di Papua Barat, lanjut Mandacan, saat ini sudah ada 14 rumah sakit rujukan COVID-19. Kementerian Kesehatan pun telah memberikan izin pengoperasian rumah sakit umum (RSU) provinsi di Manokwari.
"Untuk alat deteksi COVID-19, di RSU provinsi sudah ada dua PCR (polymerase chain reaction) dan satu TCM (tes cepat molekuler) yang kita operasikan. Di Bintuni PCR juga ada dua, Kabupaten Sorong satu. Fakfak dan Teluk Wondama juga sudah mengoperasikan TCM," katanya.
Dalam waktu dekat, kata dia, rumah sakit umum daerah (RSUD) Manokwari pun akan mengoperasikan PCR. Saat ini beberapa tenaga kesehatan sedang menjalani pelatihan di laboratorium kesehatan Makassar, Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan itu, Gubernur berharap gugus tugas nasional maupun Kementerian Kesehatan membantu Papua Barat memenuhi kekurangan tenaga dokter tersebut. Dokter spesialis sangat dibutuhkan untuk memperlancar penanganan COVID-19. ***
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020