Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaimana, Papua Barat menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) guna membahas integrasi program kesehatan di daerah tersebut.
Kepala Dinkes Kaimana Arifin Sirfefa di Kaimana, Kamis, mengatakan, selain melibatkan UGM pihaknya juga mengajak OPD di lingkup Pemkab Kaimana agar terjadi penguatan lintas sektor untuk pemerataan pelayanan kesehatan.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia dalam rangka pemerataan layanan kesehatan di semua daerah, termasuk di Kabupaten Kaimana," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk merencanakan program kesehatan tahun 2025 Dinkes Kaimana perlu mengetahui berbagai masalah dan tantangan agar dapat diketahui solusinya.
Pihaknya perlu memahami konteks transformasi kesehatan serta materi terkait integrasi pendanaan di daerah agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga bisa lebih merata.
Untuk itu pihaknya melibatkan akademisi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM untuk mendampingi Pemkab Kaimana.
"Perencanaan tentunya harus sesuaikan juga dengan RPJMD dan visi misi pemerintah daerah, karena yang diharapkan adalah output. Jadi memang harus fokus kepada bagaimana pencapaian dari masing-masing program, bukan pada bagaimana menghabiskan anggaran," ujarnya.
Konsultan FKKMK UGM, Muh. Faozi Kurniawan menjelaskan pihaknya telah membuat tim untuk melakukan pendampingan di tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak dan Kaimana.
Ia menjelaskan, program itu berjalan secara bertahap di setiap daerah dengan harapan agar semangat otonomi daerah yaitu kewenangan yang diberikan oleh pusat bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melihat kebutuhan yang bisa didanai pusat, tetapi juga daerah sendiri bisa mendanai lebih banyak.
"Sehingga kemandirian di daerah itu ada bahwa memang program yang dikeluarkan adalah program yang berguna untuk kebutuhan masyarakat. Di sini akan ada perubahan pola pikir dari yang tadinya hanya menyasar pada penyerapan dana, menjadi bagaimana status perbaikan kesehatan masyarakat itu bisa tercapai," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dinkes Kaimana Arifin Sirfefa di Kaimana, Kamis, mengatakan, selain melibatkan UGM pihaknya juga mengajak OPD di lingkup Pemkab Kaimana agar terjadi penguatan lintas sektor untuk pemerataan pelayanan kesehatan.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia dalam rangka pemerataan layanan kesehatan di semua daerah, termasuk di Kabupaten Kaimana," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk merencanakan program kesehatan tahun 2025 Dinkes Kaimana perlu mengetahui berbagai masalah dan tantangan agar dapat diketahui solusinya.
Pihaknya perlu memahami konteks transformasi kesehatan serta materi terkait integrasi pendanaan di daerah agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga bisa lebih merata.
Untuk itu pihaknya melibatkan akademisi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM untuk mendampingi Pemkab Kaimana.
"Perencanaan tentunya harus sesuaikan juga dengan RPJMD dan visi misi pemerintah daerah, karena yang diharapkan adalah output. Jadi memang harus fokus kepada bagaimana pencapaian dari masing-masing program, bukan pada bagaimana menghabiskan anggaran," ujarnya.
Konsultan FKKMK UGM, Muh. Faozi Kurniawan menjelaskan pihaknya telah membuat tim untuk melakukan pendampingan di tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak dan Kaimana.
Ia menjelaskan, program itu berjalan secara bertahap di setiap daerah dengan harapan agar semangat otonomi daerah yaitu kewenangan yang diberikan oleh pusat bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melihat kebutuhan yang bisa didanai pusat, tetapi juga daerah sendiri bisa mendanai lebih banyak.
"Sehingga kemandirian di daerah itu ada bahwa memang program yang dikeluarkan adalah program yang berguna untuk kebutuhan masyarakat. Di sini akan ada perubahan pola pikir dari yang tadinya hanya menyasar pada penyerapan dana, menjadi bagaimana status perbaikan kesehatan masyarakat itu bisa tercapai," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024