Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat berupaya membantu pendanaan untuk penyelesaian pembangunan Pasar Sanggeng yang sedang dibangun Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Papua Barat.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Senin mengatakan, Pasar Sanggeng mengalami kekurangan dana sekitar Rp40 miliar dan harus mendapat perhatian dari APBD Pemkab Manokwari maupun Pemprov Papua Barat.
"Pemkab Manokwari akan coba bantu penganggaran Pasar Sanggeng melalui APBD Perubahan 2024," katanya.
Ia menjelaskan, saat ini pekerjaan konstruksi inti Pasar Sanggeng sudah 90 persen yang dikerjakan perusahaan BUMN yaitu PT Nindya Karya.
Dari anggaran yang dikucurkan APBN membuat sejumlah item pekerjaan seperti pagar dan landscape pasar tidak dapat terakomodir. Hal itu yang kemudian harus dibantu oleh Pemkab Manokwari melalui APBD.
Ia berharap, jika Pemkab Manokwari mengucurkan anggaran untuk membantu penyelesaian Pasar Sanggeng maka yang mengerjakan tetap PT Nindya Karya.
"Karena Nindya Karya sebagai kontraktor BUMN nasional sehingga kualitas dari hasilnya sangat bagus. Kita harus mempersembahkan pada rakyat yang terbaik. Menjaga kualitas berarti kita menjaga wibawa pemerintah di hadapan masyarakat," katanya.
Kepala Seksi Wilayah II BPPW Papua Barat Piter Boro mengatakan, total anggaran untuk proyek Pasar Sanggeng awalnya sebesar Rp148 miliar sejak Oktober 2023.
Namun saat dikerjakan, ternyata membutuhkan tambahan anggaran Rp40 miliar karena adanya perubahan dimensi tiang pancang.
Ia mengatakan, kekurangan anggaran terjadi karena tiang pancang bangunan pada perencanaan awal hanya membutuhkan 12-14 meter. Namun pada kenyataannya, kedalaman tiang pancang mencapai 18-20 meter.
Hal itu terjadi karena saat perencanaan, konsultan melakukan penyelidikan tanah dengan mengambil sampel di luar kawasan pasar. Konsultan tidak bisa melakukan penyelidikan tanah di kawasan pasar karena terhalang aktivitas pasar.
"Akhirnya harus menyesuaikan volume tiang pancang, kita utamakan keselamatan dalam struktur bangunan, sehingga terjadi kekurangan anggaran," jelasnya.
Ia mengatakan, kekurangan anggaran sebesar Rp40 miliar tersebut sangat signifikan. Dengan anggaran awal Rp148 miliar maka DPPW Papua Barat tidak dapat mengeluarkan sertifikat layak fungsi.
Seperti diketahui, Pasar Sanggeng nantinya dibangun tiga lantai dengan total luas bangunan 21.519 meter persegi dari luas lahan 27.809 meter persegi.
Pasar modern ini nantinya dapat menampung 1.016 unit los pedagang dan 394 unit kios pedagang.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Senin mengatakan, Pasar Sanggeng mengalami kekurangan dana sekitar Rp40 miliar dan harus mendapat perhatian dari APBD Pemkab Manokwari maupun Pemprov Papua Barat.
"Pemkab Manokwari akan coba bantu penganggaran Pasar Sanggeng melalui APBD Perubahan 2024," katanya.
Ia menjelaskan, saat ini pekerjaan konstruksi inti Pasar Sanggeng sudah 90 persen yang dikerjakan perusahaan BUMN yaitu PT Nindya Karya.
Dari anggaran yang dikucurkan APBN membuat sejumlah item pekerjaan seperti pagar dan landscape pasar tidak dapat terakomodir. Hal itu yang kemudian harus dibantu oleh Pemkab Manokwari melalui APBD.
Ia berharap, jika Pemkab Manokwari mengucurkan anggaran untuk membantu penyelesaian Pasar Sanggeng maka yang mengerjakan tetap PT Nindya Karya.
"Karena Nindya Karya sebagai kontraktor BUMN nasional sehingga kualitas dari hasilnya sangat bagus. Kita harus mempersembahkan pada rakyat yang terbaik. Menjaga kualitas berarti kita menjaga wibawa pemerintah di hadapan masyarakat," katanya.
Kepala Seksi Wilayah II BPPW Papua Barat Piter Boro mengatakan, total anggaran untuk proyek Pasar Sanggeng awalnya sebesar Rp148 miliar sejak Oktober 2023.
Namun saat dikerjakan, ternyata membutuhkan tambahan anggaran Rp40 miliar karena adanya perubahan dimensi tiang pancang.
Ia mengatakan, kekurangan anggaran terjadi karena tiang pancang bangunan pada perencanaan awal hanya membutuhkan 12-14 meter. Namun pada kenyataannya, kedalaman tiang pancang mencapai 18-20 meter.
Hal itu terjadi karena saat perencanaan, konsultan melakukan penyelidikan tanah dengan mengambil sampel di luar kawasan pasar. Konsultan tidak bisa melakukan penyelidikan tanah di kawasan pasar karena terhalang aktivitas pasar.
"Akhirnya harus menyesuaikan volume tiang pancang, kita utamakan keselamatan dalam struktur bangunan, sehingga terjadi kekurangan anggaran," jelasnya.
Ia mengatakan, kekurangan anggaran sebesar Rp40 miliar tersebut sangat signifikan. Dengan anggaran awal Rp148 miliar maka DPPW Papua Barat tidak dapat mengeluarkan sertifikat layak fungsi.
Seperti diketahui, Pasar Sanggeng nantinya dibangun tiga lantai dengan total luas bangunan 21.519 meter persegi dari luas lahan 27.809 meter persegi.
Pasar modern ini nantinya dapat menampung 1.016 unit los pedagang dan 394 unit kios pedagang.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024