Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut kematian bayi di Indonesia paling banyak disebabkan kelahiran prematur.
"Di Indonesia paling banyak (meninggal) karena prematur," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui usai peresmian Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak RSUP Ngoerah di Denpasar, Senin.
Budi mengatakan setiap tahunnya ada 78 ribu bayi di Indonesia yang meninggal dari 4,6 juta yang dilahirkan. Paling banyak terjadi di pulau Jawa mengingat jumlah penduduk di daerah itu juga sangat besar.
Budi menyebutkan pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya masalah pada rahim istri, sehingga bayi cepat lahir dengan bobot yang di bawah rata-rata kelahiran normal.
"Di Indonesia menikahnya terlampau cepat, ada masalah di kandungan, di bawah 37 minggu lahirnya," katanya.
Untuk menangani kasus tersebut, saat ini pemerintah membagi perawatan bayi dengan tingkatan berat saat kelahiran untuk menekan angka kematian bayi. Dia pun tidak menjelaskan secara detail terkait dengan mekanisme penanganan bayi di setiap tingkatannya, sehingga berpengaruh terhadap penekanan angka kematian bayi.
"Kita sudah bagi, di puskesmas bisa di bawah 2 kilogram, di 514 rumah sakit kabupaten/kota bisa di bawah 1,8 kilogram, rumah sakit provinsi bisa sampai 1 kilogram dan di bawah 1 kg RS vertikal kita," kata dia.
Itulah sebabnya, Kementerian Kesehatan terus membangun lebih banyak pelayanan rumah sakit ibu dan anak untuk menangani kelahiran di bawah rata-rata dan mengurangi kematian bayi.
Dia merincikan, setelah pandemi COVID-19 selesai, pemerintah menargetkan ada 17 rumah sakit ibu dan anak yang akan didirikan di Indonesia, salah satunya Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngoerah Denpasar yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Dari 17 tersebut, ada 12 yang pembangunannya sudah dimulai, sedangkan sisanya akan dimulai pada pemerintah presiden selanjutnya di mana pendanaannya sudah disiapkan.
Menurut Menkes, RS Ibu dan Anak menjadi kebutuhan penting untuk segera dibangun mengacu pada data kematian bayi yang banyak terjadi di Indonesia.
Budi mengatakan setiap tahunnya ada 78 ribu bayi di Indonesia yang meninggal dari 4,6 juta yang dilahirkan. Paling banyak terjadi di pulau Jawa mengingat jumlah penduduk di daerah itu juga sangat besar.
Budi menyebutkan pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya masalah pada rahim istri, sehingga bayi cepat lahir dengan bobot yang di bawah rata-rata kelahiran normal.
"Di Indonesia menikahnya terlampau cepat, ada masalah di kandungan, di bawah 37 minggu lahirnya," katanya.
Untuk menangani kasus tersebut, saat ini pemerintah membagi perawatan bayi dengan tingkatan berat saat kelahiran untuk menekan angka kematian bayi. Dia pun tidak menjelaskan secara detail terkait dengan mekanisme penanganan bayi di setiap tingkatannya, sehingga berpengaruh terhadap penekanan angka kematian bayi.
"Kita sudah bagi, di puskesmas bisa di bawah 2 kilogram, di 514 rumah sakit kabupaten/kota bisa di bawah 1,8 kilogram, rumah sakit provinsi bisa sampai 1 kilogram dan di bawah 1 kg RS vertikal kita," kata dia.
Itulah sebabnya, Kementerian Kesehatan terus membangun lebih banyak pelayanan rumah sakit ibu dan anak untuk menangani kelahiran di bawah rata-rata dan mengurangi kematian bayi.
Dia merincikan, setelah pandemi COVID-19 selesai, pemerintah menargetkan ada 17 rumah sakit ibu dan anak yang akan didirikan di Indonesia, salah satunya Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngoerah Denpasar yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Dari 17 tersebut, ada 12 yang pembangunannya sudah dimulai, sedangkan sisanya akan dimulai pada pemerintah presiden selanjutnya di mana pendanaannya sudah disiapkan.
Menurut Menkes, RS Ibu dan Anak menjadi kebutuhan penting untuk segera dibangun mengacu pada data kematian bayi yang banyak terjadi di Indonesia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes: Kematian bayi di Indonesia lebih banyak karena prematur
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024